NewsRepublik.com, Politik – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menegaskan dirinya melontarkan autokritik keras terhadap kinerja anggota DPR, termasuk dari fraksi partainya. Ia menilai para wakil rakyat belum menunjukkan peran optimal sebagai representasi masyarakat.
Ahok menekankan, kritik internal itu penting agar kader PDIP yang duduk di parlemen lebih berani bersuara dan tidak bersikap pasif.
“Termasuk PDI Perjuangan, saya sampaikan sebagai Ketua, kita autokritik. Anda ini anggota parlemen, parlemen itu ngomong. Kenapa Anda semua diam tidak ngomong? Anda mesti ngomong dong,” ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (20/8/2025).
Ia juga menambahkan, persoalan besaran gaji bukanlah masalah utama selama ada transparansi penggunaan anggaran.
“Kalau saya anggota dewan mau gaji Rp1 miliar sebulan, saya oke. Tapi kamu buka dong anggaran kamu semua. Kementerian semua anggaran dibuka, biar kita tahu setiap sen pajak yang kita bayar dipakai ke mana saja,” tegas Ahok.
Transparansi Jadi Sorotan Ahok
Menurut Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), transparansi merupakan kunci utama agar publik memahami pengelolaan keuangan negara. Tanpa keterbukaan, wacana kenaikan gaji justru berisiko memicu ketidakpercayaan masyarakat.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan, setiap orang berhak memperoleh gaji besar selama menjalankan tugas secara profesional. Namun, hal tersebut harus sejalan dengan kinerja yang sesuai tanggung jawab.
Ia mengingatkan, DPR RI sebagai lembaga legislatif memiliki peran krusial dalam mengawasi penggunaan uang pajak rakyat.
“Kalau digaji mahal nggak apa-apa, tapi lu buka kasih tau saya (rakyat). Tugas anggota dewan apa? Mengawasi anggaran pajak kita dong,” ujar Ahok.
Potensi Pemborosan dari Tunjangan Pejabat
Selain menyinggung soal wacana kenaikan gaji pokok DPR RI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) juga menyoroti potensi pemborosan dari berbagai tunjangan pejabat, termasuk fasilitas rumah dinas dan biaya renovasinya yang disebut bisa lebih besar dibanding gaji pokok.
“Saya bilang menteri mau gaji Rp16 miliar setahun juga boleh. Tapi nggak ada tunjangan rumah. Jangan-jangan tunjangan rumah lu lebih dari Rp20 miliar setahun gara-gara perbaikan, servis, bongkar, rehab,” kata Ahok.
