Warga Desak Penyebab Polusi, Pemkab Bondowoso Segera Tutup Pabrik Arang Tanpa Izin

  • Bagikan

BONDOWOSO, Terbitan.com – Pabrik atau industri pembuatan arang nekat beroperasi selama satu tahun tanpa mengantongi izin operasional, Sabtu (8/2/2020) terancam ditutup oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso, Jawa Timur.

Lokasi pembuatan arang berskala besar tersebut di Desa Sukowono, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur.

Agus Sowarjito, Asisten II Pemkab Bondowoso, didampingi langsung oleh Kepala Desa Sukowono, Komandan Koramil Pujer dan Kepala Kecamatan Pujer, saat meninjau langsung ke lokasi pabrik tersebut, juga dikawal oleh satu orang anggota Polsek Pujer.

“Kita mengecek industri ini, karena adanya laporan masyarakat, bahwa ada aktivitas pembakaran arang yang menyebabkan polusi terhadap lingkungan masyarakat. Kita dari kabupaten turun langsung untuk mengecek di lapangan, bagaimana keberadaan dari perusahaan ini,” ujarnya.

Agus menyampaikan, hasil kunjungan itu nanti akan dilakukan rapat koordinasi (Rakor) di tingkat kabupaten, sebagai bentuk kepedulian aparatur pemerintah yang seharusnya untuk bergerak tidak harus terlebih dahulu menunggu demonya masyarakat.

Menurutnya, dari hal kecil seperti aktivitas pabrik itu polusinya sudah mengganggu terhadap masyarakat, apalagi terutama soal perizinannya yang jelas-jelas masih belum ada.

“Hal ini bukan hal yang biasa, wabil khusus, bagai saya. Sehingga, seharusnya tidak boleh begitu, terutama di perizinan begitu,” ujarnya.

Dia membeberkan, keberadaan industri tersebut memang tidak ada izinya dan di kabupaten nanti akan juga dicek terkait Perda RTRWnya untuk memastikan, apakah kawasan ini merupakan kawasan industri atau bukan termasuk kawasan industri.

Dia menganggap, pabrik arang yang memiliki 25 tungku itu selama beroperasi sudah menyalahi aturan. Karena, pabrik tersebut tidak mengantongi izin.

“Seharusnya pabrik ini sudah berijin. Izin itu juga menyangkut dengan adanya ijin lingkungan. Jadi, kegiatan wajib Amdal atau UKL-OPL, istilahnya penyuluhan lingkungan dan pengelolaan lingkungan, itu harus ada semuanya,” terangnya.

Disampaikanya, dalam perijinan. Masyarakat sekitar harus menyetujui semua dan juga harus diarahkan teknis pembuangan asap di UKP-OPL.

Menurutnya, adanya demo dari masyarakat tentang pabrik ini menandakan aparatur itu terlambat menanganinya.

“Jika di dalam perda RTRW setelah kita lihat kawasan itu tidak memenuhi syarat sebagai tempat industri, maka kegiatan ini harus ditutup dan kegiatan produksi harus dihentikan selamanya,” tuturnya.

Dia juga menghimbau kepada pemilik perusahaan tersebut agar kegiatan produksi ditutup sementara. Karena perusahaan milik Ahmad Fauzi, seorang kontraktor di Bondowoso tersebut masih belum mengantongi izin.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: