Yondri : Surat Undangan Pelantikan ASN Bondowoso Sudah Beredar dan Gagal, Sekda Tak Usah Berkelit

  • Bagikan

BONDOWOSO, terbitan.com – Pengelolaan pemerintahan di kabupaten Bondowoso semakin amburadul, tidak sesuai dengan visi misi Bupati sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD.

Diduga kuat carut marut di Pemerintah diperparah oleh ulah Sekda dan Plt Kepala BKD yang kerap melangkahi kewenangan Bupati. Seperti gagalnya pelantikan pejabat pada hari Jum’at (6/3/2020), hingga memperparah situasi

Sejatinya, jabatan Sekda rasa Bupati semakin tak terbantahkan. Namun, Justru Sekda berstatement disalah satu media online bahwa gagalnya pelantikan adalah kebohongan besar.

Padahal, surat undangan yang ditandatangani Sekda tanggal 5 Maret 2020, nomor 005/312/430.10.1/2020 tentang pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bagi administrator dan pengawas,sudah jelas beredar.

Menanggapi pernyataan Sekda yang tidak mengakui jika pelantikan itu gagal, anggota Fraksi Golkar DPRD Bondowoso, Yondri, merasa geli, ketika Sekda tidak mengakui kalau surat undangan pelantikan sudah beredar.

“Kenapa Sekda tidak mengaku kalau pelantikan itu batal, dan surat undangan itu sudah beredar. Seharusnya Sekda itu tidak harus membantah, akui saja kalau salah, malah menuding berita itu bohong besar,” kata Yondri. Sabtu, (7/3/2020).

Lebih tegas Yondri menjelaskan, bahwa Sekda tidak boleh berbicara plin plan, apalagi setiap memberikan pernyataan kepada wartawan selalu menyebut nama Demi Allah. Tapi sekarang masyarakat sudah tahu jika Sekda itu hanya berlindung dibalik nama Yang Kuasa untuk berbohong kepada publik.

“Saya ingatkan Sekda, bahwa kebohongan publik itu jangan diulang-ulang terus, dan jangan malu mengakui kesalahan. Dan jangan terus menerus membawa nama Yang Maha Suci, nanti kuwalat,”ujarnya.

Menurutnya, sebagai pembantu Bupati seharusnya Sekda tidak boleh melangkahi kewenangan Bupati, dan tidak boleh membohongi Bupati. Karena setiap kebijakan yang bertanggungjawab kepada DPRD dan masyarakat bukan Sekda tapi Bupati.

Kendati demikian, tugas Sekda hanya melaksanakan visi misi Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana tertuang dalam RPJMD, bukan kemudian Bupati yang diatur, itu salah besar.

“Maka wajar jika Bupati tidak mau melaksanakan pelantikan, karena proses pomosi jabatan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini mengatur pemerintahan bukan kerajaan,” pungkasnya.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: