SUMENEP,Newsrepublik.com-Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur diduga kecolongan dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial berupa BPNT. Pasalnya, Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang sejatinya dipegang oleh penerima bansos, tapi ternyata dipegang langsung oleh agen atau e-warung.
“Sesuai aturan, KKS itu harus dipegang oleh penerima bansos. Tapi di Sumenep, tidak demikian. Malah justeru dipegang oleh agen,” kata koorlap aksi Gerakan Peduli Masyarakat Sumenep (GPMS), Faisal Akbar, Kamis (25/3/2021).
Selain itu, lanjut Faisal, program pengentasan kemiskinan ini di Kota Keris ini tidak berjalan sesuai harapan. Penerima manfaat menerima beras yang tidak layak konsumsi, salah satunya di Kecamatan Pasongsongan, Ganding, dan Guluk-guluk serta Bluto.
“Kemana Kepala Dinsos, kenapa sampai terjadi seperti ini. Dinsos kecolongan ini, tidak ada kontrol yang serius dari Dinsos,” teriaknya
Ia menilai, Dinsos lemah dalam melakukan kontrol terhadap realisasi program BPNT. Bahkan, Dinsos hanya menjadikan bansos sebagai lahan menindas rakyat.
“Kami akan laporkan kinerja kepala Dinsos ke Bupati bahwa kinerjanya mengawal program tidak maksimal,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Sumenep, Moh. Iksan mengklaim telah bekerja sesuai aturan dan penyaluran BPNT telah sesuai mekanisme yang ada
“Kami bekerja sesuai aturan. Penyaluran bansos telah berjalan sesuai mekanismenya,” kata Iksan. (Zola/kh)
