NewsRepublik.com, Internasional – Pemerintah Kamboja mendesak Thailand untuk segera memulangkan 20 personel militernya yang saat ini ditahan otoritas di Bangkok, hanya beberapa jam usai pemberlakuan gencatan senjata antar kedua negara.
Gencatan senjata yang disepakati oleh para pemimpin kedua negara tersebut mengakhiri ketegangan bersenjata lintas batas yang menelan korban jiwa di kawasan Asia Tenggara.
Juru Bicara Kementerian Pertahanan Nasional Kamboja, Maly Socheata, pada Kamis (31/7/2025) menyampaikan bahwa proses negosiasi untuk pembebasan 20 prajurit tersebut masih berlangsung.
Namun demikian, pihak Thailand menyatakan bahwa mereka menghendaki agar para tentara itu terlebih dahulu menjalani “proses hukum” sebelum dapat dipulangkan.
“Kami akan melakukan segala upaya terbaik dalam melanjutkan negosiasi dengan otoritas Thailand agar seluruh tentara kami dapat kembali dengan selamat dan sesegera mungkin,” ujar Socheata, dikutip dari Al Jazeera, Kamis (31/7/2025).
“Kami meminta pemerintah Thailand segera memulangkan 20 personel militer tersebut ke tanah air,” tambahnya.
Laporan menyebutkan, para prajurit Kamboja itu ditangkap sekitar pukul 07.50 waktu setempat pada Selasa lalu usai melintasi wilayah yang berada di bawah kendali Thailand.
Dalam pernyataan di Markas Besar Angkatan Darat Kerajaan Thailand pada Kamis (31/7), Juru Bicara Angkatan Darat Mayor Jenderal Winthai Suvaree mengatakan bahwa Komandan Wilayah Militer Kedua telah memastikan penanganan para tahanan Kamboja—yang disebut berjumlah 18 orang—akan mengacu pada hukum internasional.
“Para prajurit akan segera dipulangkan usai seluruh prosedur hukum diselesaikan,” tulis laporan The Nation Thailand.
Media tersebut juga menambahkan bahwa proses hukum yang akan dijalani oleh para prajurit Kamboja belum sepenuhnya jelas, meski sikap tegas otoritas militer Thailand menunjukkan adanya peninjauan menyeluruh atas insiden ini.
Ratusan Ribu Warga Mengungsi
Sekitar 300.000 warga dilaporkan mengungsi dari wilayah tempat tinggal mereka di kedua sisi perbatasan Thailand dan Kamboja, menyusul bentrokan bersenjata yang berlangsung selama beberapa hari antara pasukan kedua negara.
Pemerintah Thailand mengonfirmasi bahwa sedikitnya 15 prajurit dan 15 warga sipilnya meninggal dunia dalam insiden tersebut.
Sementara itu, otoritas Kamboja menyatakan delapan warga sipil dan lima anggota militernya turut menjadi korban jiwa.
Kepala Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Volker Turk, menyerukan kepada Bangkok dan Phnom Penh untuk sepenuhnya melaksanakan perjanjian gencatan senjata yang telah disepakati. Ia juga mendorong kedua pihak agar segera mengambil langkah-langkah membangun kepercayaan demi terciptanya perdamaian jangka panjang.
“Kesepakatan penting ini harus dihormati sepenuhnya dengan itikad baik oleh kedua belah pihak, sambil terus mendorong penyelesaian diplomatik atas akar permasalahan konflik,” ujar Turk.
