Data Penerima Bansos Tak Valid, RAR Sebut Dinsos Bangkalan Tak Bekerja

RAR saat demonstrasi di kantor dinas sosial kabupaten Bangkalan

BANGKALAN, Newsrepublik.com – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rumah Advokasi Rakyat (RAR) menyebut Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bangkalan tidak bekerja.

Hal itu lantaran hingga saat ini data penerima bantuan sosial (Bansos), baik PKH, BPNT maupun bansos lainnya masih menggunakan data lama, yakni data tahun 2014.

Bacaan Lainnya

Hal itu diungkapkan Direktur RAR, Risang Bima Wijaya saat melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Dinsos Bangkalan, Kamis (12/11/2020).

“Buktinya tidak ada perubahan data sampai sekarang. Masak dari tahun 2014 sampai 2020 tidak ada orang meninggal, melahirkan dan lulus sekolah,” katanya.

Risang juga mengatakan, banyak orang mampu yang jadi penerima bansos di desa, sedangkan orang yang seharusnya berhak mendapatkan bansos justru tidak dapat dengan alasan diblokir oleh pusat.

Tak hanya itu, Risang juga menyebut Dinsos menjadi biang kerok amburadulnya data penerima bansos, sebab data penerima bansos hingga saat ini tak berubah.

“Katanya sudah melakukan verifikasi data, itu bohong. Verifikasi datanya hanya selesai di atas meja, turun ke desa hanya selfi biar kelihatan bekerja,” ucapnya.

Maka untuk membuktikan bahwa selama ini bansos itu banyak yang tidak tepat sasaran, Risang menantang Dinsos untuk turun ke desa-desa agar mengetahui dan memperbaiki data tersebut.

“Tapi bukan dinsos yang menentukan desanya, karena dinsos ini pintar berdrama, biar tahu, ayo kita turun, kita buktikan bahwa banyak orang mampu yang masih menjadi penerima,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinsos Bangkalan, Wibagio Suharta mengakui bahwa data yang digunakan oleh Kemensos hingga saat ini adalah data tahun 2014.

“Tapi di dalam salah satu item dalam SKB (surat keputusan bersama) tiga menteri itu, bansos itu bisa dialihkan. Jadi bukan berarti orang yang meninggal masih dapat,” katanya.

Dia juga mengatakan, terkait tantangan turun ke desa-desa, pihaknya mengaku siap, namun dia meminta diberikan data yang ditengarai tidak tepat sasaran.

“Karena kunci bansos ini adalah data pribadi penerima, kalau tidak memiliki data pribadi kan otomatis tidak masuk DTKS, kalau tidak masuk DTKS otomatis tidak bisa mendapatkan bansos itu, untuk itu kami meminta datanya agar bisa kami validasi,” tambahnya.

Dia juga berkomitmen untuk memperbaiki data penerima bansos itu, sebab menurutnya, sesuai SKB tiga menteri itu, mulai tahun 2021, desa yang tidak melakukan update data DTKS, penerima bansosnya akan hangus secara otomatis.

“Jadi kami turun ke lapangan itu bukan untuk selfi, tetapi kami ingin memperbaiki data itu, bahkan kami memberikan deadline kepada kepala desa untuk segera melakukan update data,” ucapnya. (San/kh).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan