Demo Disdik, Loyalis Perubahan Bangkalan Minta Data Penerima Insentif Guru Madin Dipublikasikan

peserta aksi saat berdialog dengan kepala dinas pendidikan Bangkalan

BANGKALAN, Newsrepublik.com – Sejumlah pemuda yang mengatasnamakan Loyalis Perubahan Bangkalan meminta dinas pendidikan (disdik) Bangkalan segera mempublikasikan data penerima insentif guru madin se-Bangkalan.

Hal itu disampaikan saat mereka menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor disdik Kabupaten Bangkalan, Rabu (21/10/2020).

Bacaan Lainnya

Selain itu, mereka juga membawa beberapa tuntutan lain, diantaranya pemerataan guru PNS antara wilayah pedesaan dan perkotaan, pencairan PIP, merealisasikan e-kontrol dan memerger sekolah yang siswanya sedikit.

Korlap aksi, Munawir mengatakan, hingga saat ini ketimpangan pendidikan di Bangkalan masih terjadi, baik dari segi infrastruktur maupun guru PNS.

Selain itu, fakta di lapangan proses pencairan PIP masih dilakukan secara kolektif yang besar kemungkinan dengan sistem itu banyak terjadi penyimpangan.

“Untuk itu kami datang kesini untuk mengingatkan disdik Bangkalan bahwa pendidikan di Kabupaten Bangkalan sedang tidak baik-baik saja,” ujar dia.

Munawir menambahkan, terkait data penerima insentif guru madin harus dipublikasikan, karena menurutnya, semua masyarakat harus tau siapa saja yang menerima insentif itu.

“Ini juga agar meminimalisir adanya penyelewengan dalam bantuan itu,” tambahnya.

Menanggapi hal itu, kepala disdik Bangkalan mengatakan, pihaknya sudah merealisasikan semua tuntutan yang disampaikan oleh pendemu, meskipun belum begitu makaimal.

“Sebenarnya itu sudah kami tindaklanjuti, baik PIP maupun yang lainnya,” kata dia.

Terkait pemerataan guru PNS, Bambang mengaku pihaknya sudah mengusulkan ke kementerian, namun SKnya sampai saat ini belum turun.

“Untuk yang akan datang sistemnya sudah tidak melalui Bupati, melainkan langsung ke kementerian,” ujarnya.

Sementara untuk pembublikasian data penerima insentif guru madin, Bambang mengaku masih akan melaporkan hal itu kepada Bupati Bangkalan.

“Akan kami laporkan dulu kepada Bupati, karena kami tidak punya wewenang terkait hal itu,” ucapnya. (San/kh).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan