DPRD Jatim: Pidana Penjemputan Paksa Covid-19 Tak Mendidik

Mathur Husyairi saat sidak pelaksanaan Rapid Test Covid-19 di Pamekasan,

PAMEKASAN,Newsrepublik.com-Masih maraknya penjemputan paksa jenazah terindikasi Covid-19 di Madura, membuat anggota komisi E DPRD Jatim Mathur Husyairi angkat bicara. Wakil dari Madura tersebut menilai pidana bagi penjemput paksa pasien Covid-19 dinilai tidak mendidik.

Mathur mengaku sejak awal mengkritisi negara dalam hal ini pemerintah yang tidak hadir mensosialisasikan yang sesugguhnya kepada masyarakat.
Memahamkan masyarakat di pedesaan terutama yang dikenal fanatik terhadap agama. Dalam pemahaman mereka mengurusi jenazah harus dilakukan secara islami sebagai seorang muslim.Senin (22/6/2020).

Bacaan Lainnya

“Kejadian di Bangkalan, Sampang, yang terbaru viral di Pamekasan sebagai bentuk kelemahan kordinasi antara pemerintah dengan ormas-ormas besar di Madura. Seperti NU, Muhammadiyah atau lainnya. Dan ini bentuk minimnya koordinasi dengan para ulama dan kiai,” sesalnya.

Legislator asal Bangkalan itu menilai ketika kejadian itu muncul di Medsos, penjemputan paksa jenazah semestinya tidak harus terjadi di Madura. Sebelum terjadi di Madura harusnya disikapi agar tidak terjadi di Pulau Garam.

“Tapi setelah terjadi, pemerintah panik, bingung. Yang ada pemerintah ingin mengambil tindakan tegas dengan menggunakan SOP. Kemudian didawakan dengan tindkaan kriminal, atau pidana. Cara seperti ini bukan penindakan yang mendidik,” ujarnya.

Aktivis anti Korupsi itu menjelaskan, seharusnya tim gugus tugas yang terdiri dari tim kesehatan, polisi, dan stakelholder lain sejak awal mengkomunikasikan, mengantisipasi melihat kondisi masyarakat Madura yang fanantik dalam beragama.

Katakanlah pasien yang positif corona, sejak awal memeprlihatkan jenazah diruang mayit kepada keluarga. Keluarga harus bisa melihat dari jarak jauh. Walaupun memaksa mendekat harus disiapkan SOP dengan APD, diberikan ijin untuk melihat. Terutama, bagi perwakilan keluarga yang paling dekat.

“Keluarga juga ikut menyaksikan bahwa jenazah benar-benar ditangani secara islami,” tegasnya.

Direktur LSM Cide’s itu mengatakan meskipun ada kontroversi di tengah masyarakat, jenazah Covid-19 harus dimandikan, atau di tayammukan itu hal teknis. Yang terpenting bagaimana memberikan pemahaman kepada keluarga. Sehingga tidak terjadi penolakan ketika dilakukan pemakaman secara protokol Covid-19.

“Protokol iya. Tapi mengabaikan tuntunan agama dalam menyelesaikam urusan jenazah sampai dikebumikan itu penting,” paparnya.

Alumnus UIN Sunan Ampel Surabaya itu menambahkan kalau masyarakat terus dilawan akan memancing emosi. Kejadian yang tidak diinginkan bisa terulang kembali. Terutama kejadian penjemputan paksa dijalan. Akhirnya,  yang dikorbankan juga masyarakat.

“Petugas medis menjalankan sesuai SOP. Masyarakat awam karena kurang sosialisasi karena tetap bepegang pada ajaran agama akhirnya berbenturan,” paparnya.

Pria kelahiran Sambas itu mengatakan, kalau sejak awal didiskusikan, dicarikan solusi dia merasa hal itu tidak akan terjadi. “Apalagi masyarakat Madura sami’na waatokna kepada kiai,” pungkasnya. (adi/KH)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

2 Komentar

  1. Saya tidak sependapat dengan pemerintah. Karena dengan adanya dana penanganan covid- 19 maka obyektivitas penyakit pasien tidak mempunyai kepastian hukum. Banyak pasien yang berpenyakit bukan covid- 19 tapi dikenakan penindakan medis layaknya covid- 19. Ini faktanya sudah banyak yang viral. Apakah rakyat akan dikorbankan demi biaya penanganan covid- 19?

  2. Perihal tidak setuju dan setuju adalah hanya sebuah istilah saja, tetapi masyarakat untuk ikut mengawasi adalah merupakan hal yang sangat wajar di masa ini, masyarakat Indonesia sudah faham dengan perilaku kehidupan birokrasi saat ini, dimana satu sisi ada yang menerpakan disiplin regulasinya, disatu sisi diduga masih ada yang senang bermain-main di-air keruhnya pandemik covid-19 ini, sehingga kadang kecurigaan tidak terbendung lagi.
    Kita harus memahami dari beberapa sisi mengenai Pandemik Covid-19 ini, jika ditinjau dari sisi masyarakat memang akan tergantung dari wilayah dan struktur budaya lokal untuk menyikapinya.
    Jika ditinjau dari sisi kesehatan tentunya protocol kesehatan adalah nomor satu.
    Sebagai professional pada masing-masing lini, tentunya cara pandangnya ada sisi yg mungkin berbeda, maka saya yakin pemerintah telah melakukan pekerjaan berat ini dengan menggandeng semua lini yang bisa membantu untuk bisanya terbit dari Istilah yang sekarang kita rasakan bersama, misalnya PSBB (pembatasan Sosial Bersekala Besar) sebagai dasarnya adalah terbitnya PP 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) tersebut.
    Singkat kata bahwa seharusnya kita sebagai masyarakat mendukung tindak pemerintah (Ulil Amri) yang telah melakukan tugasnya, jika ada kekurangan tentunya diperlukan lembaga-lembaga tertentu, baik itu lembaga sukarelawan atau lembaga bentukan pemerintah yang memberikan masukan dan bukan memperkeruh situasi.
    Sebagai orang Hukum, kita ingin menilai sesuatu berdasarkan praduga tak bersalah sebagai dasarnya.
    Dan perlu diingat ! seluruh dunia masih berusaha dan belajar cara menangani wabah covid-19 ini, jadi bukan hanya Indonesia saja tapi seluruh dunia. Maka yang diperlukan sekarang adalah kerjasama masyarakat yang serius untuk memutus rantai penyebaran wabah ini, dan ikut mengawasi penggunaan segala pirantinya baik perputaran dana dan pelayanan di segala fasilitas kesehatan.
    Penerbitan regulasi dalam rangka penanganan penyebaran Covid 19 merupakan  upaya untuk mendukung keberadaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang menetapkan wabah penyakit sebagai salah satu bencana non-alam yang perlu dikelola potensi ancamannya.
    (Adv. Hayomi Gunawan.SH.MH.Cht)