Marak Kasus Asusila, Kopri PMII Bangkalan Minta Pemkab Segera Realisasikan Pembangunan Rumah Aman

  • Bagikan
Kopri PMII Bangkalan saat beraudiensi dengan Bupati Bangkalan.

BANGKALAN, Newsrepublik.com – Korp Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (kopri) cabang Bangkalan meminta pemkab Bangkalan segera merealisasikan pembangunan rumah aman (shelter) untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Hal itu lantaran akhir-akhir ini di Kabupaten Bangkalan marak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.

Ketua kopri Bangkalan, Nur Hidayah mengatakan, audiensi dengan beberapa permintaan itu dilakukan lantaran mereka merasa punya tanggungjawab moral untuk terus mengawal kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Bangkalan.

“Selain shelter, kami juga meminta beberapa poin lain, diantaranya call center khusus korban kekerasan Perempuan dan anak dan kehadiran dan keberpihakan pemerintah terhadap korban,” ujar dia saat audiensi ke Bupati Bangkalan di Pendopo Agung Bangkalan, Rabu 09 September 2020.

Selain itu, Nur Hidayah juga mengatakan, sejauh ini di Bangkalan belum ada tempat yang benar-benar aman untuk ditempati oleh para korban, sehingga korban merasa takut untuk melapor karena keamanannya tidak terjamin.

“Karena itu juga kita audiensi ke Bupati untuk menanyakan seberapa jauh kehadiran pemerintah Bangkalan dalam penanganan kasus semacam itu, khususnya terhadap korban,” kata dia.

Menanggapi permintaan itu, Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron mengatakan, rumah aman itu akan direalisasikan pada tahun anggaran 2021. Sebab menurut dia realisasi rumah aman itu membutuhkan proses dan prosesnya harus sesuai dengan regulasi.

Ra Latif juga menjelaskan, saat ini salah satu target pembangunan di Kabupaten Bangkalan adalah menjadikan Bangkalan menjadi Kabupaten Layak anak (KLA).

Dalam KLA ini, lanjut dia, tidak hanya dituntut dalam hal kesehatan anak namun juga program perlindungan terhadap anak dan perempuan, termasuk fasilitas serta regulasi di dalamnya.

“Karena itu saat ini melalui berbagai pihak terkait, pemerintah Kabupaten Bangkalan tengah membangun berbagai keperluan terkait tercapainya Kabupaten layak Anak serta perlindungan bagi perempuan. Karena itu masukan dari PMII ini juga menjadi sumbangsih bagi kami dalam pencapaian KLA dan perlindungan bagi perempuan,” paparnya.

Terkait call center, Ra Latif mengatakan, di Bangkalan sudah ada, namun sifatnya umum, untuk itu dia berjanji akan membuat call center yang khusus untuk pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Kalau untuk kehadiran pemerintah, sejauh ini pemerintah sudah hadir dengan cara memberikan bantuan dan sebagainya, salah satu contoh kasus Pemerkosaan di Kokop,” ucap dia. (San/kh).

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: