Proyek DD Desa Wailia Kepsul, Diduga Sarat Penyimpangan

  • Bagikan

SANANA, Terbitan.com  – Sebuah kegiatan bersumber dari Dana desa (DD) (TA) 2019, yang diperuntukkan membiayai penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan Jembatan, balai pertemuan, dan drainase di Desa Wailia, Kecamatan Sulabesi Timur, Kabupaten Kepulauan Sula(Kepsul) diduga sarat penyimpangan.

Pasalnya, kegiatan yang telah ditetapkan awal pekerjaannya dan waktu selesainya untuk mencapai tujuan dan hasil yang spesifik dan unik, dan pada umumnya, Gedung Balai Pertemuan dengan nilai Rp 459.907.000, Jembatan milik Desa senilai Rp 38.450.000 serta Drainase senilai Rp 145.353.000 tidak sesuai anggaran. warga menduga adanya mark’up anggaran pada proyek.

Dalam pelaksanaan ketiga bagunan
diduga menggunakan volume bangunan banyak yang dikurangi, sweetie seng spandek diganti dengan seng gelombang biasa, besi 12 tidak ada, tiang teras diameternya sudah mengurangi kualitas, “ungkap Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) Admin Sibela kepada Terbitan.com, Sabtu(14/3/2020).

Lanjut Admin, “Kami menduga pihak Kepala Desa, Sudarmin Sibela Ketua TPK, Ajafan Norau serta Bendahara, Karim Sibela ada dugaan kesengajaan Mark’up anggaran seperti, tenaga kerja datang dari luar, orang desa tidak dapat bekerja, upah tukang sistem borong, malah pihak TPK, membuat SPJnya melebih, anggaran, “jelasnya.

Selain itu, Iksan Yoisangaji, selaku Tokoh Masyarakat, “ia sangat kesal,
Semua Pembelanjaan material lokal maupun material Toko, semuanya dilakukan oleh bendahara tampa melibatkan tim TPK dan BPD, semuanya di doctrin oleh bendahara, justru percetakan Batu tella pun dibeli dari tella milik bendahara, dengan pembelanjaan, seperti semen, besi, pasir, kayu, upah tukang, volume bangunan banyak yang dikurangi, sweetie seng spandek diganti dengan seng gelombang biasa, besi 12 tidak ada, tiang teras dikurangi, “kata Iksan

Ia juga menyampaikan bahwa
semuanya kegiatan yang ada di atur oleh Kepala desa dengan Ketua TPK serta Bendahara, sedangkan yang kami lihat di lapangan, ketua BPD bersama anggotanya dan Sekretaris hanya sebagai perlengkapan saja, oleh sebab itu, kami berharap ketiga bangunan ini di proses secara hukum, “tegas Iksan

Hal senada juga disampaikan, Asrul Norau(35) sebagai tokoh pemuda desa Wailia semua pembelanjaan hanya dilakukan oleh bendahara tampa melibatkan tim TPK, sebab pekerjaan tidak sesuai dengan RAB, misalnya, jumlah tiang teras 7, tapi hanya 4 buah saja, seng spandex diganti seng gelombang biasa, tidak paki besi beton 12 mm, sirtu halaman balai pertemuan tidak dikerjakan, Papan nama balai stenlis diganti papa nama biasa.

“Oleh karena itu, kami berharap Bapak bupati agar segera mengantikan bendahara yang dianggap monopoli pekerjaan dan sering bendara sampaikan saya orang bupati jadi saya mau buat bangunan dari gabah atau bambu, sapa mau larang,”ungkap Asrul.

Sementara Kepala Desa Wailia, Sudarmin Sibela, Ketua TPK, Ajafan Norau serta Bendahara, belum sempat di konfirmasi,hingga berita ini ditayangkan. {GNS}

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: