Sekda Pertanyakan Protes ASN Tentang Penghapusan Tunjangan Lauk Pauk

  • Bagikan
Syaifullah, Sekda Situbondo

SITUBONDO,Newsrepublik.com-Pro kontra penghapusan tunjangan lauk pauk mulai mendapatkan tanggapan serius dari Sekda Kabupaten Situbondo, Syaifullah, Selasa (4/5/21). Menurut Syaifullah, ia mempertanyakan protes sejumlah oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) karena tunjangan anggaran lauk pauk tahun 2021 ini dihapus. Menurut Syaifullah, sebenarnya para ASN tersebut sudah mengetahui tentang penghapusan tunjangan lauk pauk dan diganti dengan pemberian kenaikan TPP (Tunjangan Pegawai Pemerintah).

Menurut Sekda Syaifullah, para ASN yang ada di lingkungan Pemkab Situbondo itu sudah mengetahui jika tunjangan lauk pauk ditiadakan dan diganti dengan kenaikan TPP. Untuk itu, urai mantan Kepala Bappeda Kabupaten Situbondo itu, protes tentang peniadaan tunjangan lauk pauk tersebut patut dipertanyakan. “Ya saya heran saja. Mereka para ASN sudah tahu kalau tunjangan lauk pauk sudah ditiadakan dan di ganti dengan kenaikan TPP. Tapi kenapa masih protes,” jelas Syaifullah.

Masih kata Syaifullah, hampir semua Pemerintah Daerah di Jawa Timur kini sudah meniadakan tunjangan lauk pauk. Tiap daerah itu, kupas dia, menggantinya dengan kenaikan TPP bagi semua ASN. Untuk tahun ini saja, sebut dia, kenaikan TPP di Situbondo naik sebesar 10 persen. “Angka ini untuk menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Sebab dari item kenaikan TPP 10 persen sudah mencapai angka Rp 50 miliar,” sebut Syaifullah.

Mantan Asisten II Sekdakab Situbondo itu menambahkan, Bupati Karna Suswandi sudah berkomitmen akan menaikkan TPP, namun masih menunggu keuangan APBD Situbondo berjalan dengan normal. Untuk tahun ini saja, sebut Syaifullah, para ASN juga tahu jika terjadi pengurangan DAU (Dana Alokasi Umum) di Kabupaten Situbondo. “Apalagi saat ini ada refocusing anggaran operasional,” tutur mantan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Situbondo itu.

Syaifullah kembali menerangkan, kini selain ada pengurangan DAU sebesar 24 miliar juga ada refocusing anggaran operasi Organisasi Perangkat Daerah sekitar Rp 135 miliar. Dengan kemampuan keuangan APBD yang sangat terbatas itu, Bupati Karna Suswandi tetap mengikuti arahan Presiden. “Ini agar supaya anggaran operasional bisa ditekan dengan tetap memprioritaskan anggaran belanja modal dan demi kelangsungan pembangunan di Kabupaten Situbondo kedepan,” pungkas mantan Kabag Perekonomian Pemkab Situbondo itu. (han/kh)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: