SAMPANG,Newsrepublik.com- Ratusan warga terdampak terima sosialisasi pengadaan tanah jalan inspeksi sungai Kemuning, Kabupaten Sampang. Berupa konsultasi publik tersebut dihadiri warga terdampak yang dilaksakan di aula PKPRI Trunojoyo Sampang Kota, Namun sosialisasi tersebut masih belum muncul harga ganti rugi yang akan dibayar pada pemilik lahan.Senin (28/9/2020).
Sosialisasi ini dihadiri langsung Kanwil BPN Jatim, Biro pemerintah Provinsi Jatim, Kadis PUPR Sampang, Asisten II, Kabag Umum, dan beberapa pejabat forpimcab Sampang Kota dan perwakilan warga Desa/Kelurahan terdampak, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Sampang H. Ach. Hafi, saat mempimpin konsultasi publik, ia menjelaskan sosialisasi ini kami lakukan tetap mengikuti protokol kesehatan dengan membatasi warga terdampak yang ikut, bahkan dari areal terkdampak kami buatkan tiga sesi Desa/Kelurahan di Kecamatan Sampang. Adapun Desa/Kelurahan terdampak diantaranya, Desa Paseyan, Tanggumong, tadi sesi pertama, sesi kedua, Kelurahan Dalpenang, Rongtengah, Karang Dalam, dan Desa Panggung, sedangkan sisanya masuk sesi ketiga.
“untuk menerbitkan penetapan lokasi (Penlok) nantinya ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur, oleh sebab itu, saat ini hadir perwakilan dari Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur dan Kanwil Pertanahan Jatim, agar mendengar langsung aspirasi warga pemilik lahan terdampak jalan inspeksi”.Jelasnya.
Lanjut H. Ach. Hafi, saat ini eranya sudah transparansi dan warga harus mengetahui langsung , bahkan nanti dana ganti untung jika sudah ada harga dari tim taksir harga, mekanisme pembayarannya langsung pada masyarakat pemilik lahan melalui ke rekening masing-masing tanpa melalui pelantaran siapapun, jika nanti ada staf saya atau siapapun yang main-main atau ada pemotongan hak warga tersebut laporkan langsung pada kami.
“Oleh sebab itu, kami juga berharap dukungannya pada masyarakat agar pembebasan lahan ini sukses, toh pada akhirnya nanti jika jalan inspeksi selesai dibangun akan menjadi peluang ekonomi baru bagi warga sekitar yang ingin membuka usaha warung”Tambahnya.
Sementara Jamaluddin warga Kelurahan Dalpenang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang saat berdialog di konsultasi publik, ia berharap saat tim pengukuran tanah turun ke lokasi milik warga, harus mengetahui pemilik lahan, sehingga tidak terjadi kesalah pahaman terkait data lahan warga, kemudian kami hingga saat ini bertanya-tanya berapa harga ganti untung lahan warga harus dibuka secara transparan.(kh)
