Aktivis Tuding Pengawas dan PPS SDN Birem 4 Kongkalikong

Proyek bangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 4 Birem Kecamatan Tambelangan,

SAMPANG, Newsrepublik.com- Salah satu aktivis penggiat anti korupsi di Kabupaten Sampang tuding pekerjaan proyek pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), Sekolah Dasar (SD) Negeri 4 Birem, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang, Madura Jawa Timur. Diduga ada unsur main mata antara pengawas dan tim pelaksana pekerjaan sekolah (PPS).

Pasalnya, pekerjaan proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran(TA) 2020, dengan nilai anggaran sebesar RP.200 Juta itu, terpaksa akan di bongkar total lantaran diduga bahan yang digunakan tidak sesuai dengan aturan konstruksi yang di tentukan.

Atas kejadian itu, Subaidi Aktivis muda kabupaten Sampang, merasa heran dengan keputusan rencana pembongkaran bangunan yang akan dilakukan secara total, walaupun diketahui pekerjaan itu sudah berjalan sekitar 40%. tersebut.

Menurutnya, jika dalam pekerjaan itu dari awal sudah menyalahi aturan yang di tentukan, seharusnya di berhentikan seketika itu juga, tidak usah menunggu pekerjaan berjalan sampai sejauh itu.

“Fungsi pengawas kan harus mengawasi pelaksanaan pekerjaan dari awal pelaksanaan sampai selesai. Kok bisa ? ada bahan bangunan yang tidak sesuai dibiarkan,” ungkap Subaidi, Jum’at (02/10/20).

Dirinya juga menduga, ada unsur kongkalikong antara pengawas dan tim pelaksana, lantaran pelaksanaan proyek bangunan RKB dilakukan secara swakelola oleh pihak sekolah. Dengan aturan pihak sekolah harus membentuk tim pelaksana pembangunan sekolah (PPS).

“Di dalam tim PPS sendiri kan harus melibatkan Komite Sekolah. Jadi secara gamblang tidak mungkin kedua pihak itu tidak mengetahui kejadian itu,” tegasnya.

Sementara menanggapi hal itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sampang, Nor Alam mengatakan, menurutnya, pihak pengawas pada saat itu sudah melakukan peneguran terhadap pelaksana.

“Sudah dilakukan peneguran, kan ada konsultan pengawasnya juga,” tanggabnya.

Selain itu, dirinya juga mengatakan keputusan pembongkaran total bangunan RKB yang sudah berjalan sekitar 40% tersebut. Itu berdasarkan hasil tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kabupaten yang di lakukan bersama pihaknya turun langsung ke lokasi untuk melihat kejadian sebenarnya.

“Pekerjaan itu harus di bongkar total, dan pihak pelaksana juga berjanji akan bertanggung jawab untuk memperbaiki,” Pungkasnya. (Jk/kh)

Tinggalkan Balasan