Perempuan PKB Kecam Fadli Zon: Pemerkosaan Mei 1998 Adalah Tragedi Kemanusiaan yang Nyata

NewsRepublik.com, Politik – Dewan Pengurus Pusat Perempuan Bangsa, organisasi sayap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), mengecam pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut tidak ada pemerkosaan terhadap perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998.

Ketua DPP Perempuan Bangsa, Nihayatul Wafiroh, menyatakan bahwa pernyataan tersebut bukan hanya menyesatkan, tetapi juga menyakiti para korban dan keluarga yang masih berjuang untuk pemulihan.

“Tragedi pemerkosaan saat Mei 1998 adalah tragedi kemanusiaan yang nyata. Mengingkarinya berarti menutup mata terhadap catatan kelam bangsa ini,” ujar Nihayatul dalam keterangannya, Minggu (15/6/2025).

Ia menegaskan bahwa bukti-bukti kekerasan seksual terhadap perempuan, khususnya dari etnis Tionghoa, telah dicatat oleh lembaga-lembaga kredibel seperti Komnas Perempuan dan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Bahkan, temuan tersebut telah menjadi perhatian komunitas internasional.

“Mengabaikan atau menyangkalnya justru berpotensi menghapus jejak sejarah kekerasan seksual dan memperburuk luka yang belum pulih,” sambungnya.

Sebagai Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul meminta pejabat publik berhati-hati dalam menyampaikan pendapat, terutama terkait isu kekerasan terhadap perempuan.

“Temui para korban, pelajari dokumen resmi, jangan asal berkomentar. Banyak korban yang masih hidup, masih menunggu keadilan,” tegasnya.

Menurutnya, pernyataan seperti yang disampaikan Fadli Zon berpotensi merendahkan martabat korban, serta menghambat upaya pemulihan dan rekonsiliasi nasional.

“Tragedi Mei 1998 bukan hanya kerusuhan, tapi juga meninggalkan trauma mendalam. Ini bukan soal politik atau narasi sejarah semata, tapi tentang keadilan dan kemanusiaan,” pungkas Nihayatul.

Nihayatul menegaskan bahwa tragedi Mei 1998 bukan sekadar catatan sejarah kelam, melainkan peristiwa nyata yang menyisakan trauma mendalam, khususnya bagi perempuan korban kekerasan seksual.

“Tragedi itu bukan hanya menewaskan banyak warga sipil, tetapi juga meninggalkan luka yang belum sembuh bagi perempuan, terutama dari etnis Tionghoa, yang menjadi korban kekerasan seksual,” ujarnya.

Ia menyebut berbagai temuan lembaga kredibel seperti Komnas Perempuan dan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) telah secara jelas memuat kesaksian korban, data lapangan, hingga perhatian internasional yang menguatkan kebenaran tragedi tersebut.

“Mengingkari fakta pemerkosaan adalah bentuk perendahan terhadap martabat para korban, sekaligus menutup ruang bagi proses pemulihan yang selama ini diperjuangkan,” tegasnya.

Dalam sebuah wawancara, Fadli Zon yang juga dikenal sebagai mantan aktivis 1998—menyatakan bahwa tidak ada bukti adanya pemerkosaan massal dalam peristiwa Mei 1998. Ia mengklaim telah membantah temuan tim pencari fakta saat itu.

“Saya sendiri pernah membantah itu, dan mereka tidak bisa membuktikan,” ujar Fadli.

Fadli menambahkan, pemerintah saat ini tengah merancang penulisan ulang sejarah nasional dengan pendekatan yang menurutnya “positif” dan “memiliki semangat mempersatukan bangsa.”

Namun, pernyataan tersebut menuai kritik tajam dari kalangan pegiat HAM, korban, dan organisasi masyarakat sipil yang selama lebih dari dua dekade terus mendorong pengakuan dan keadilan atas kekerasan seksual yang terjadi dalam tragedi tersebut.