Andi Hermanto : DPRD Bondowoso dan Media Online Siap Ladeni Laporan Pemkab

  • Bagikan

BONDOWOSO, Terbitan.com – Anggota DPRD dari Fraksi PDIP, Andi Hermanto, memprotes sikap arogan Pemda Bondowoso yang telah melaporkan Anggota Fraksi Golkar, Yondrik, ke Polres Bondowoso. Lantaran Yondrik memiliki hak imunitas, berstatement dalam tugas dan fungsi pengawasan sebagai anggota DPRD kepada Pemerintah Daerah.

“Pemkab Bondowoso malah melakukan pembungkaman kepada anggota DPRD dan media, dalam memperjuangkan kebenaran,” kata Andi Hermanto, Kamis (12/3/2020)

Lebih tegas Andi Hermanto menganggap, bahwa penyataan kuasa hukum Husnus (Achmad Husnus Sidqi SH., Red) yang mengatasnamakan Pemkab Bondowoso, juga telah melakukan kebohongan publik.

Menurutnya, sesuai dengan Perbub No 5 Tahun 2019, Pasal 9 ayat (2), Sub Bagian Bantuan Hukum, huruf (f) menyiapkan bahan bantuan hukum dan perlindugnan hukum kepada semua unsur Pemerintah Daerah dalam hubungan kedinasan.

“Kami memiliki cukup bukti dan akan menindaklanjuti secara hukum dan melaporkan kepada organisasi advokat yang menaungi Husnus dan Haryanto,” tegasnya.

Silahkan kalau mereka menjadi kuasa hukum Syaifullah sebagai pribadi, kata Andi Hermanto, tetapi jangan membawa-bawa nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso atau jabatan Sekretaris Daerah Bondowoso. Karena banyak ketentuan yang harus dipenuhi bila menjadi kuasa hukum Pemkab Bondowoso.

Andi Hermanto juga menjelaskan, juga ada dua media yang telah mempublikasikan kebohongan publik Kuasa Hukum Syaifullah yang mengatasnamakan Pemkab Bondowoso dan jabatan Sekda.

“Kami juga akan melakukan langkah-langkah hukum yang diperlukan sesuai amanah UU nomor 17/2014 dan UU nomor 40/1999 tentang Pers, karena media ini adalah media online bukan media sosial,” ucapnya.

Lebih lanjut Andi, secara pribadi dan sebagai anggota DPRD, sangat mendukung pemberitaan media Ijen Post dan Indonesia Pos.

“Saya sudah melakukan klarifikasi dan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait yang memiliki kewenangan. Jangankan hal tersebut, bukti pemesanan konsumsi untuk acara itu, juga sudah kita miliki,” terangnya

Sementara mekanisme dan prosedur tentang penyidikan dan pemeriksaan terhadap seorang anggota DPRD diatur dan harus mengacu pada UU 23 tahun 2014 dan pertimbangan MK yang memuat semangat implementasi penyidikan anggota DPR/DPRD.

Imbuh Andi bahwa UU ITE tidak dapat diterapkan terhadap tugas dan fungsi yang dilakukan anggota DPRD, karena hal itu masuk dalam ruang lingkup kepentingan umum yang dipertahankan oleh anggota DPRD dalam tugas dan wewenangnya.

DPRD selama ini menghargai Bupati yang melarang atau menghalang-halangi seorang korban yang menerima ancaman pembunuhan oleh seseorang yang ingin menduduki sebuah jabatan, untuk tidak melaporkan kepada pihak berwajib. “Bukti lengkap ada pada materi interpelasi, dan bisa saja kami akan melaporkan kepada Kepolisian,” imbuhnya.

Bahkan, DPRD juga masih memiliki bukti-bukti lain terkait penyalahgunaan keuangan Daerah pada penyertaan modal di PT. Bondowoso Gemilang (PT. Bogem), Perbup yang menciptakan ketentuan hukum baru terkait Dewas PDAM dan proses rekruitmen Dewas, Direksi PDAM dan PT. Bogem yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan.

Selain itu, surat Perintah Plt. BKD yang menggunakan dasar hukum yang sudah dicabut dan tidak berlaku. Dan dari Surat Perintah Plt. BKD yang salah ini, Bupati menerbitkan SK Pengguna Anggaran dan hal ini diduga berpotensi merugikan keungan negara.

“Kita akan menindaklanjuti secara hukum administrasi dan hukum pidananya, agar masyarakat dapat mengetahui siapa yang BENAR dan siapa BOHONG selama ini,” pungkas Andi politisi PDI-perjuangan.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: