Puluhan Pemuda Demo KPU, Tuding Proses Coklit Sarat Kecurangan

  • Bagikan
Kerua KPU Sumenep, A. Warits (pegang mik) saat menemui demonstran

SUMENEP, Newsrepublik.Com – Puluhan pemuda yang mengatasnamakan Komunitas Pemuda Anti Korupsi (Kompak) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur menggelar aksi di halaman KPU setempat.

Mereka menuding proses Pencocokan dan Penelitian (Coklit) pada tahapan Pilkada Sumenep 2020 yang dilakukan oknum Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) sarat dengan kecurangan.

“Hasil pantauan kami di beberapa kecamatan, PPDP hanya bekerja di atas meja. Ada yang tidak dicoklit, ada juga yang hanya ditempel di rumah warga tanpa turun langsung kelapangan,” kata koorlap aksi, Imam Syafi’i, Senin (21/9/2020).

Sesuai undang-undang, nama dalam Kartu Keluarga (KK) harus ditulis nama pemilih secara jelas. Ternyata stiker itu hanya ditempel di sejumlah rumah warga.

“Hal itu kami temukan di Kecamatan Guluk-guluk, Pragaan dan sebagian Rubaru. Pantas saja Panwascam di tujuh kecamatan menolak tanda tangan pleno yang dilakukan oleh PPK,” ucapnya.

Ia menegaskan, tujuh kecamatan yang Panwascamnya tidak menandatangi hasil pleno di PPK di antaranya, Kecamatan Bluto, Lenteng, Guluk-guluk, Pragaan, Saronggi.

“Anehnya lagi, kalau tidak ditandatangani oleh panwascam, kenapa KPU Sumenep ini memaksakan diri untuk menggelar pleno Daftar Pemilih Sementara (DPS),” terangnya.

Lebih lanjut ia menambahkan, hal tersebut akan berdampak nanti pasca Pilkada. Salah satunya akan ada yang tidak puas dengan hasil Pilkada Sumenep 2020, maka ada peluang untuk didugat atas dasar jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak akurat.

“Ini yang kami tidak inginkan nanti,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Sumenep, A. Warits saat menemui demonstran mengatakan, bahwa petugas coklit atau PPDP itu telah bekerja sesuai mekanisme yang ada.

“Kami tegaskan, PPDP itu kerja lapangan. Bukan bekerja secara administratif. Kalau ada temuan pasti dicatat,” kata Warits.

Ia menjelaskan, hasil rekapitulasi DPS menunjukkan lebih dari 40 ribu pemilih meninggal dunia. Dan berkurangnya DPS Pilbup dari jumlah DPT Pileg 2019 karena banyak yang Tidak Menenuhi Syarat (TMS).

“Pileg 2019 tidak ada coklit, yang ada hanya pada tahun 2018 tanpa tatap muka. Jika tidak ada door to door yang dilakukan PPDP, tidak mungkin mengetahui kenyataan di lapangan,” dalihnya. (Zola/kh)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: