Tagih Janji Kampanye, Laskar Trunojoyo Audiensi ke Bupati Sampang

SAMPANG, Terbitan.com – Lembaga Advokasi dan Kajian Rakyat (Laskar) Trunojoyo Kabupaten Sampang menagih janji kampanye yang disampaikan Bupati dan Wakil Bupati Sampang pada saat pencalonan pasangan jihad di Pilkada 2018 lalu.

Laskar Trunojoyo mempertanyakan masih belum adanya pendataan ulang oleh BPS, sehingga Bansos tidak tepat sasaran dan angka kemiskinan tidak sesuai dengan fakta, masih banyak guru tidak tetap (GTT) yang belum mendapat tunjangan, masih amburadulnya penyaluran Bansos BPNT atau PKH serta dianggarkannya mobil Dinas sekitar 6 Milyar.

Bacaan Lainnya

Ketua Laskar Trunojoyo Kabupaten Sampang, Moh. Hari menyampaikan masih banyak hal yang perlu ditingkatkan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang, baik itu Bidang Pendidikan, Ekonomi, Sosial maupun infrastruktur.

“Kami kaget ketika Kabupaten Sampang masih nomor 1 setelah Bangkalan, di angka kemiskinan tertinggi di Jawa Timur, padahal katanya Kabupaten Sampang sudah lepas dari daerah tertinggal atau sudah masuk daerah berkembang, Dan jika memang lepas kami juga menganggap itu belum, karena kondisi masyarakat bawah masih tetap sama, masih banyak warga tidak mampu yang tidak terkover Pemerintah,” kata Hari saat memimpin Audiensi di Aula Mini Pemkab Sampang, Selasa (4/03/2020).

Selain itu Hari mengaku kecewa atas kebijakan Pemerintah Kabupaten Sampang yang menganggarkan sekitar 6 Milyar untuk kebutuhan mobil Dinas, sementara menurutnya Bupati selalu mengatakan jika ABPD Sampang sangat kurus.

“Katanya APBD kita kurus dan akan dialokasikan ke Program-program yang lebih bermanfaat bukan program akal-akalan, tapi kenapa malah menganggarkan mobil Dinas, apakah ini kebutuhan yang mendesak, kami percaya kok, kalau Bupati kita sudah tidak butuh lagi mobil mewah, yang kami kecewa kenapa ini harus dianggarkan sehingga terkesan bermewah-mewahan,” tambahnya.

Sementara menanggapi itu, Bupati Sampang H. Slamet Junaidi mengungkapkan jika program dirinya masih akan dilaksanakan pada tahun 2020 ini, menurutnya program yang dilakukan sebelumnya adalah program pemimpin sebelumnya karena untuk pelaksanaan program 2019 kemarin sudah gedok pada 2018.

“2019 itu bukan program kami, itu semua sudah direncanakan sejak 2018, sementara yang murni program kami masih akan dilakukan tahun ini yakni program yang direncanakan kami pada 2019 kemarin, untuk sebelumnya kami hanya mengubah dan melarang kegiatan yang kami nilai tak bermanfaat untuk dilaksanakan,” kata H. Idi sapaan karib Bupati Sampang saat menemui audiensi.

Menurut Bupati, pihaknya mengaku membangun kota tidak menggunakan APBD melainkan menggunakan CSR, meski begitu pihaknya juga mengakui jika sistem di Pemerintahan itu banyak yang perlu dibenahi.

“Kami bekerja 25 Jam mas siang malam memikirkan Sampang, perlu kita ketahui juga dari APBD yang kecil kami berupaya dan hasilnya kami mendapat bantuan anggaran lebih banyak dari APBD baik dari Provinsi maupun Pusat di tahun 2020 ini, ini perlu kita ketahui juga,” tegasnya.

Di tempat yang sama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sampang Yuliadi Setiawan sepakat jika pendataan di Kabupaten Sampang disebut amburadul, ia membenarkan jika dari pendataan itu banyak Faktor yang disebabkan mulai Angka Kemiskinan tak sesuai fakta, hingga membuat Bansos tidak tetap sasaran.

“Sebelumnya kami sudah duduk bareng membicarakan ini, saya sepakat bahwa memang pendataan itu harus didata ulang, sehingga yang mendapat bantuan adalah orang yang benar-benar tidak mampu, kami akan bahas kembali itu nanti,” katanya saat mendampingi Bupati Sampang yang juga bersama Pimpinan OPD.

Untuk penganggaran mobil dinas, Sekda mengungkapkan penganggaran itu sudah dilakukan pertimbangan, menurutnya hal itu dilakukan untuk menjalin kekompakan di dalam forkopimda itu sendiri.

“Untuk ke Kajari, Polres dan Kodim itu statusnya pinjam pakai, untuk menunjang kekompakan agar sama-sama memiliki semangat untuk membangun Kabupaten Sampang,” jelasnya.

Ia memastikan bahwa tidak akan ada lagi penganggaran mobil dinas selama lima tahun mendatang. “Memang berat di awal, tapi kami pastikan tidak akan ada lagi penganggaran mobil dinas selama lima tahun ke depan, sehingga akan lebih fokus pada pembangunan,” pungkasnya. (Din)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan