Diduga Tak Netral, Empat Kades Dilaporkan ke Bawaslu

  • Bagikan
Anggota GMAS saat laporan ke Bawaslu Sumenep

SUMENEP, Newsrepublik.Com – Empat oknum Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur dilaporkan oleh Generasi Masyarakat Adil Sejahtera (GMAS), ke Bawaslu setempat. Pasalnya, empat Kades itu diduga tidak netral lantaran ikut mengantarkan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati mendaftar ke KPU.

Pelapor juga membawa sejumlah barang bukti berupa foto dan video ketika 4 Kades berfoto dengan Ach. Fauzi dan ikut berkerumun dengan pengantar di halaman Masjid Jamik, Sumenep, sebelum mengantar Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Fauzi-Eva mendaftar ke KPU Sumenep, Jumat 4 September 2020 lalu.

Ke empat Kades itu, inisial M yang merupakan Kades salah satu desa di Kecamatan Kota Sumenep, inisial S, Kades di Kecamatan Lenteng. Inisial K, Kades di Kecamatan Ambunten dan inisial S, Kades di Kecamatan Manding.

“Empat Kades itu kami laporkan ke Bawaslu karena kami nilai tidak netral,” kata Ketua Divisi Investigasi LSM GMAS Sumenep, Hendra Purnama, Kamis (24/9/2020).

Ia menerangkan, 4 Kades itu secara nyata dan sengaja melanggar netralitas Kades dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Empat Kades itu, dinilai melakukan pelanggaran secara nyata dan sengaja sebagaimana diatur dalam Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Pasal 29, Pasal 30, Pasal 51, Pasal 52 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.

“Ini yang membuat kami terketuk hati untuk melaporkan. Kami hanya menginginkan semua pihak bisa bertindak sesuai mekanisme yang ada,” ucapnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi Bawaslu Sumenep, Imam Syafi’i mengaku akan melakukan konfirmasi ulang ke pihak pelapor guna melengkapi syarat formal.

“Kemarin memang ada laporan kesini, cuma berkasnya belum karena tidak mengisi form laporan atau form A1. Kami masih butuh konfirmasi lagi,” jelasnya.

Dia mengungkapkan akan melakukan pemanggilan ulang kepada pihak pelapor dalam kurun waktu tiga hari setelah berkas diterima. Hal itu dilakukan guna melengkapi berkas laporan.

“Prosesnya setelah memenuhi syarat formil dan materiil maka kami akan menindaklanjuti dengan cara melakukan klarifikasi terhadap pelapor, saksi dan terlapor,” tukasnya. (zola/kh).

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: