BONDOWOSO, TerbitanNews.com – Panitia khusus (Pansus) DPRD Bondowoso yang menyikapi panita seleksi Dewan Pengawas PDAM, Direktur PDAM dan PT Bondowoso Gemilang (Bogem) makin hangat. Selain itu, juga panitia seleksi Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu.
Pasca Pansus DPRD memanggil Sekretaris Daerah (Sekda) Syaifullah dan Kabag Perekonomian, bersama panitia dan peserta seleksi Dewan Pengawas PDAM, untuk dimintai keterangannya, Kamis (13/2/2020) malam, di ruang gabungan kantor DPRD setempat.
Menurut anggota Pansus, Andi Hermanto mengatakan Hasil akhir dari Pansus ini, bahwa Sekda menerangkan jika dalam proses seleksi Dewas PDAM, ada missing link.
Artinya, jika tiga nama yang lolos seleksi disodorkan kepada bupati, Bupati KH Salwa Arifin yang salah, karena tidak melakukan tes wawancara akhir.ko Sedangkan jika hanya satu nama saja yang disampaikan kepada bupati, yang salah adalah tim seleksi.
“Maka nanti Pansus selanjutnya akan panggil Bapak Bupati,” kata Andi sapaannya.
Selain itu, Andi juga menjelaskan jika kesalahan tersebut direncanakan (by design). Terbukti, dalam raker mencuat fakta jika Pansel dibentuk dulu, baru kemudian Perbub menyusul.
Artinya apa, kata Andi, bahwa Pansus dinilai ada niatan tidak baik dalam rekrutmen Dewan Pengawas (Dewas) PDAM, yang tidak sesuai dengan Permendagri dan Peraturan Pemerintah.
“Dalam aturan tersebut, sudah tegas jika yang mau direkrut 1 orang pengawas dan itu harus dari unsur ASN. Artinya, tidak ada peluang dan ruang untuk calon-calon independen atau calon lain. Maka, dibuatlah siasat dengan Perbup Nomor 52 tahun 2019 yang diterbitkan oleh bupati, dan itu bertentangan dengan Permendagri dan Peraturan Pemerintah. Ini jelas salah,” paparnya.
Lebih lanjut, Andi Hermanto yang juga Ketua Komisi II DPRD Bondowoso ini menegaskan, Perbup seakan dipaksakan sehingga menimbulkan asumsi jika ada seseorang yang akan diloloskan dalam mekanisme ini.
“Artinya ada dugaan persekongkolan dalam seleksi Dewan Pengawas PDAM ini,” tegasnya.
Fakta lainnya, yang muncul dalam Raker Pansus BUMD, adalah hasil akhir proses seleksi Dewan Pengawas PDAM yang ditengarai ada permainan. Bahkan, mencuat pula bahwa tidak ada tindak lanjut pasca penetapan tiga orang yang lolos seleksi untuk diwawancarai oleh bupati, sebagai rangkaian akhir poses penentuan Dewan Pengawas PDAM.
Andi Hermanto yang juga politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengatakan, hasil seleksi yang seharusnya bisa menentukan tiga nama yang nantinya akan disodorkan kepada Bupati KH Salwa Arifin, ternyata hanya ada satu nama yang disampaikan. Hal inilah yang ditindaklanjuti oleh Pansus dengan wacana akan memanggil Bupati Bondowoso.
“Tenyata yang disodorkan hanya satu nama saja, lalu siapa yang tidak menyampaikan dua nama peserta lainnya yang lolos seleksi. Kami tidak tahu kenapa hal itu dilaksanakan, dan kami menginginkan beliau dihadirkan dalam Raker ini untuk dimintai penjelasan,” ungkapnya.
Kendatipun tiga nama hasil tim seleksi disodorkan kepada Bupati Salwa Arifin, seharusnya bupati sebagai kepala daerah melakukan tes wawancara akhir kepada semua peserta yang lolos. Namun, dari Raker tersebut ditemukan fakta jika tes wawancara akhir tidak dilakukan oleh Bupati Bondowoso.
“Jika berdasarkan Permendagri, Peraturan Pemerintah, proses seleksi akhir harus muncul tiga nama (minimal) yang disampaikan kepada bupati untuk melakukan wawancara akhir. Ternyata yang disampaikan hanya 1 orang dan itupun sudah kita klarifikasi kepada semua peserta, dua orang peserta lainnya mengakui jika tidak ada tindak lanjut setelah mereka lolos seleksi,” beber Andi.
Bukan tidak mungkin juga, Bupati Bondowoso tidak tahu siapa tiga nama peserta yang lolos seleksi tersebut. Pasalnya, Andi menilai salah satu nama yang lolos merupakan orang yang berjuang saat pencalonan Bupati Salwa Arifin dalam kontestasi Pilkada lalu.
“Salah satu nama disana ada nama Hartono yang sangat kenal dengan Bupati KH Salwa Arifin. Akhirnya, karena yang disodorkan hanya satu nama, akhirnya pak Hartono tidak terpilih,” pungkasnya.
