SAMPANG, Newsrepublik.com- Diluncurkannya program bantuan sosial beras untuk 10 juta keluarga penerima manfaat, program keluarga harapan (KPM-PKH) oleh kementerian sosial (Kemensos) yaitu bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi khususnya beras kepada KPM-PKH akibat dampak pandemi virus corona (Covid-19) yang menyebabkan ekonomi hampir jatuh dalam jurang resesi.
Namun tujuan program Bansos beras yang alirkan melalui pihak Perum Bulog selaku penyalur utama dalam program tersebut, dianggap masih jauh dari harapan masyarakat. Pasalnya program yang dicanangkan sejak Agustus-Oktober 2020 banyak dikeluhkan KPM lantaran beras diduga tidak layak konsumsi.
Seperti yang di ungkapkan Toha Aliwafa salah satu tokoh masyarakat sekaligus pegiat anti korupsi asal wilayah Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang. Dirinya menuding program bansos beras yang di salurkan melalui Perum Bulog dianggap tidak sesuai dengan Pedoman umum (Pedum) yang ditentukan.
“Bansos Beras untuk KPM-PKH ini harus menggunakan kualitas beras Medium. Seharusnya pihak Bulog harus betul-betul memperhatikan kualitas mutu yang harus diberikan,” terang Toha, Rabu (21/10/20).
Lanjut Toha mengatakan, menurutnya, berdasarkan fakta yang berada di wilayahnya beras yang sebagian sudah mulai direalisasikan diduga tidak memenuhi syarat mutu medium yaitu, beras harus memiliki drajat sosoh 95%, kadar air maksimal 14%, beras kepala 78%, butir patah 20%, butir menir 2%, butir merah 2%, butir kuning (Rusak) 2%, dan butir gabah 1%.
“Namun faktanya tidak sama seperti syarat mutu yang ditentukan, terlihat dalam beras tersebut banyak butiran kuning (Rusak-red), menir dan banyak patahan beras, selain itu juga terdapat sekam gabah, bahkan sudah berbau dan berwarna kusam,” ungkanya.
Hal senada juga di ungkapkan Dedi, menurutnya, jika kualitas beras Bansos itu dianggap kualitas medium, itu sudah menyalahi ketentuan mutu. Karena berdasarkan fakta kualitas beras itu di bawah medium.
“Jika beras itu dianggap kualitas medium berdasarkan Harga eceran Tertinggi (HET) untuk beras bansos yaitu RP9.450 rupiah. Namun faktanya kualitasnya masih di bawah medium jadi kemungkinan harganya lebih murah,” timpalnya.
Sementara itu, Dinas Sosial (Dinsos) Sampang, melalui Kabid Linjamsos, Erwin Zahrial mengatakan, menurutnya itu bukan kewenangannya karena pihak Bulog yang melakukan penyaluran terkait bantuan program Bansos beras tersebut.
“Pihak kami hanya penerima mas, jika terjadi hal seperti itu langsung ke pihak Bulog,” terang Erwin Saat dihubungi melalui via telepon.
Lanjut kabid, sebelum program itu mulai direalisasikan sebetulnya pihaknya sudah khawatir lantaran masyarakat takut masih trauma dengan program Raskin. Sudah kami khawatirkan sejak rapat koordinasi kemarin,” pungkasnya. (Jk/kh)
