NewsRepublik.com, Berita – Pemerintah Indonesia tengah mengkaji kemungkinan pembukaan jalur laut sebagai alternatif pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Upaya ini disebutkan sedang dibahas bersama Pemerintah Arab Saudi melalui koordinasi dengan Kementerian Agama.
Namun demikian, Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) secara tegas menolak wacana pemberangkatan calon jamaah haji melalui moda transportasi laut.
“Benar, BP Haji tidak menyetujui keberangkatan jamaah haji menggunakan kapal laut,” ujar Tenaga Ahli BP Haji, Ichsan Marsha, dikutip dari Antara, Sabtu (12/7/2025).
Ichsan menjelaskan bahwa gagasan tersebut tidak sejalan dengan komitmen BP Haji dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Ia menilai opsi transportasi laut justru akan memperpanjang durasi perjalanan jamaah dari Indonesia menuju Arab Saudi serta dianggap tidak efisien dari sisi ekonomi.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa apabila kebijakan ini tetap diterapkan, maka hal itu dapat menghambat upaya pemerintah dalam memangkas masa tinggal jamaah di Arab Saudi dari 40 hari menjadi 30 hari.
Wacana Kapal Laut Dinilai Tidak Sejalan dengan Arahan Presiden untuk Efisiensi Biaya Haji
Di tengah wacana penggunaan kapal laut sebagai alternatif transportasi ibadah haji, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) untuk mencari solusi penurunan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) pada musim haji mendatang, dibandingkan dengan musim 2025.
“Dengan demikian, usulan penggunaan kapal laut justru bertentangan dengan tujuan awal, yakni menekan biaya pelaksanaan haji serta mengurangi durasi tinggal jamaah di Tanah Suci,” ungkap Ichsan Marsha.
Sebelumnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa inisiatif tersebut tengah dibahas bersama otoritas Kerajaan Arab Saudi.
“Dalam jangka panjang, kami menilai opsi pengangkutan jamaah melalui jalur laut memiliki prospek tersendiri. Kami juga telah berdiskusi dengan sejumlah pejabat di Saudi Arabia,” ujar Nasaruddin dalam acara peluncuran Laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2024/2025 dan peringatan satu dekade Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC) di Bappenas, Jakarta, Selasa (8/7/2025).
Menteri Agama: Jalur Laut Bisa Jadi Opsi Inklusif, Asal Infrastruktur Memadai
Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa pelaksanaan ibadah haji dan umrah melalui jalur laut berpotensi menjadi alternatif yang lebih inklusif dan terjangkau, khususnya bagi jemaah dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Meski demikian, ia menegaskan bahwa opsi tersebut sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur penunjang.
“Apabila seluruh persyaratan pendukung telah terpenuhi, maka peluang ini dapat dibuka sejak sekarang,” ujarnya.
Nasaruddin menambahkan bahwa skema ini juga memberikan peluang bagi jemaah dari berbagai negara di kawasan Asia untuk menjangkau Tanah Suci melalui pelabuhan di wilayah Jeddah dan sekitarnya, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada transportasi udara.
“Bukan hanya negara-negara yang berdekatan seperti Mesir, tetapi juga dari Indonesia dan wilayah Asia lainnya dapat mengakses,” jelasnya.
Pemerintah Arab Saudi Dinilai Lebih Terbuka, Indonesia Didorong Manfaatkan Momentum
Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai pendekatan baru yang diterapkan Pemerintah Arab Saudi—yang kini lebih terbuka terhadap inovasi dan investasi—merupakan momentum strategis bagi Indonesia dalam memperluas akses pelaksanaan ibadah haji dan umrah.
“Arab Saudi saat ini mengedepankan pendekatan bisnis, bahkan melibatkan konsultan dari Amerika Serikat. Mereka benar-benar memanfaatkan letak geografisnya secara maksimal,” ujar Nasaruddin.
Dalam kesempatan yang sama, Nasaruddin juga membeberkan sejumlah rencana besar Pemerintah Saudi untuk memodernisasi fasilitas ibadah di Tanah Suci. Di antaranya pembangunan tenda bertingkat delapan di Mina, perluasan area sekitar Ka’bah, hingga penambahan jalan layang guna meningkatkan kapasitas dan kenyamanan jamaah.
“Mina akan dibangun delapan lantai, tanpa tenda lagi. Jalan layang pun akan ditambah. Ini membuka dimensi baru dalam pelayanan ibadah haji,” tuturnya.
Ia menegaskan bahwa dengan sistem yang semakin modern dan jalur transportasi yang semakin variatif, akses menuju Tanah Suci diharapkan dapat dinikmati secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat, baik dari dalam negeri maupun mancanegara.
“Kesempatannya terbuka lebar,” pungkas Nasaruddin.
