NewsRepublik.com, Politik – Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan bahwa DPR akan terus memperjuangkan keberpihakan terhadap para pendidik serta mendorong sistem pendidikan nasional yang berkeadilan, berkarakter, dan berlandaskan nilai-nilai kebangsaan.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI bersama Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) dan Ikatan Pendidikan Nusantara (IPN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dalam forum tersebut, PGRI menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi guru, mulai dari ketimpangan dalam proses rekrutmen ASN PPPK, pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang dinilai belum optimal, hingga beban administratif yang dinilai menghambat kinerja pendidik.
Sementara itu, IPN menyoroti pentingnya penguatan pendidikan karakter, penanaman nilai-nilai kebangsaan, serta perlunya regulasi yang mendukung lembaga pendidikan berbasis masyarakat.
“Masukan dari PGRI dan IPN sangat berarti. Komisi X berkomitmen mengawal aspirasi ini dalam proses legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Guru perlu mendapatkan afirmasi yang layak, dan pendidikan kita harus berlandaskan semangat gotong royong serta nilai-nilai kebangsaan,” ujar Hetifah, Kamis (17/7/2025).
Ia juga menyatakan dukungannya terhadap revisi kebijakan yang tidak berpihak pada guru honorer, serta pentingnya penguatan kurikulum yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila.
Lebih lanjut, Hetifah mendorong kolaborasi erat antara sekolah, keluarga, dan komunitas sebagai langkah strategis dalam membangun ekosistem pendidikan yang lebih menyeluruh.
Puan Maharani Soroti Rendahnya Literasi, Desak Perbaikan Sistem Pendidikan Nasional
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti hasil temuan Komisi X DPR RI terkait masih adanya siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di sejumlah daerah yang belum mampu membaca dan menulis dengan lancar.
Atas temuan tersebut, Puan mendesak adanya perbaikan sistem pendidikan nasional yang lebih menekankan pada kualitas pemahaman siswa, bukan sekadar pencapaian nilai atau angka.
“Jika anak-anak naik kelas tanpa kemampuan membaca yang memadai, kita berisiko membangun masa depan di atas fondasi yang rapuh,” ujar Puan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (17/7/2025).
Ketua DPP PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa kemampuan literasi dasar merupakan fondasi penting dalam mencetak sumber daya manusia unggul menuju visi Indonesia Emas 2045.
Menurutnya, kebijakan pendidikan seharusnya tidak hanya berfokus pada angka dan statistik, tetapi juga harus menjamin bahwa setiap siswa benar-benar memahami materi pembelajaran yang diterima.
“Pendidikan harus lebih dari sekadar capaian angka. Kita membutuhkan sistem yang mampu menjamin kualitas pemahaman siswa secara menyeluruh,” tegasnya.
