Politik

Parpol di DPR Mulai Simulasikan Pilkada Lewat DPRD, Mengarah ke Dukungan?

70
×

Parpol di DPR Mulai Simulasikan Pilkada Lewat DPRD, Mengarah ke Dukungan?

Share this article
Parpol di DPR Mulai Simulasikan Pilkada Lewat DPRD, Mengarah ke Dukungan?
Rapat Paripurna DPR mengesahkan revisi UU BUMN menjadi undang-undang pada Selasa (4/2/2025).

NewsRepublik.com, Politik – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa seluruh fraksi partai politik di parlemen tengah melakukan simulasi terkait skema Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD. Pernyataan ini menanggapi usulan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mendorong agar kepala daerah kembali dipilih oleh legislatif daerah.

“Saat ini, masing-masing partai sudah mulai melakukan simulasi terkait pemilu maupun pilkada,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/7/2025).

Dasco menambahkan, setiap partai akan menyampaikan sikapnya secara resmi sebelum nantinya diambil keputusan bersama yang dituangkan dalam regulasi menjelang pelaksanaan pemilu dan pilkada mendatang.

“Nanti akan kita putuskan bersama, sesuai dengan ketentuan dan aturan yang akan disusun untuk menghadapi pilkada maupun pemilu,” katanya.


Wacana Pilkada Lewat DPRD Mengemuka

Gagasan untuk mengevaluasi sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) agar kembali dilakukan melalui DPRD pertama kali disampaikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, dalam puncak perayaan Hari Lahir (Harlah) ke-27 PKB di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (23/7) malam.

“Kami telah menyampaikan langsung kepada Bapak Presiden bahwa sudah saatnya dilakukan evaluasi total terhadap manfaat dan mudarat dari pelaksanaan Pilkada. Jika tidak ditunjuk oleh pusat, maka paling maksimal Pilkada dilaksanakan melalui DPRD di seluruh Indonesia,” ujar Muhaimin.

Ia mengakui bahwa usulan tersebut menimbulkan perdebatan karena ditentang oleh banyak pihak. Namun, menurutnya, gagasan itu bertujuan meningkatkan efektivitas pemerintahan dan mempercepat pembangunan dalam kerangka demokrasi.

Lebih lanjut, Muhaimin menyebut wacana Pilkada via DPRD diyakini dapat menciptakan konsolidasi demokrasi yang lebih solid demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

“Ini merupakan usulan yang cukup menantang karena banyak yang menolak,” kata dia.