NewsRepublik.com, Berita – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan tetap melarang jajaran Pemprov Jabar untuk menggelar rapat di hotel, meski Kementerian Dalam Negeri telah membuka kembali opsi tersebut bagi pemerintah daerah.
Dalam pernyataan yang diunggah di akun Instagram resminya, @dedimulyadi71, Sabtu (14/6/2025), Dedi menyampaikan alasan utama larangan tersebut adalah efisiensi anggaran dan bentuk kepedulian terhadap daerah-daerah dengan kapasitas fiskal rendah.
“Daerah-daerah dengan fiskal sangat terbatas, pendapatannya kecil, habis hanya untuk bayar gaji pegawai,” kata Dedi.
Ia mencontohkan kondisi Kabupaten Pangandaran yang mengalami kesulitan membayar tunjangan pegawai selama lima bulan terakhir akibat terbatasnya anggaran daerah.
“Saya tahu, bupatinya sampai keliling ke Jakarta cari solusi. Saya juga ikut memikirkan,” imbuhnya.
Kesenjangan Fiskal Perlu Diperhatikan
Lebih lanjut, Dedi menyoroti ketimpangan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Menurutnya, kota-kota besar yang memiliki banyak hotel dan aktivitas pariwisata cenderung mendapatkan pemasukan besar tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan, berbeda dengan daerah penghasil sumber daya alam.
“Daerah yang mengandalkan pasir, batu, dan hasil hutan justru pendapatannya kecil dan mengalami kerusakan lingkungan. Ini ketimpangan nyata,” tuturnya.
Ia pun mempertanyakan urgensi menggunakan anggaran daerah untuk kegiatan rapat di hotel berbintang, sementara banyak kebutuhan dasar masyarakat di pelosok belum terpenuhi.
“Sekolah jelek, jalan rusak, puskesmas kurang layak, BPJS belum terbayar, rakyat terlilit pinjaman online. Masa uang pajak dipakai buat rapat di hotel?” ujarnya tegas.
Rapat Bisa Dilakukan di Kantor
Dedi mengajak seluruh aparatur Pemprov Jawa Barat untuk menggelar rapat secara sederhana di kantor agar anggaran bisa difokuskan pada pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat.
“Kalau bisa rapat di kantor, kenapa harus di hotel? Uangnya bisa kita alihkan buat bangun sekolah, irigasi, jalan, bahkan toilet umum. Banyak rakyat kita masih enggak punya toilet,” ucapnya.
Ia juga mengungkap dugaan penyimpangan yang kerap terjadi dalam penyelenggaraan rapat di hotel.
“Saya tahu betul praktiknya. Sering kali SPJ-nya tidak sesuai realisasi. Kamar dicatat lima, yang dipakai tiga. Makan dicatat sepuluh, yang hadir tujuh,” ungkap Dedi.
Menurutnya, upaya efisiensi ini adalah langkah kecil yang dapat berdampak besar dalam menyelesaikan berbagai permasalahan mendasar masyarakat Jawa Barat.
