NewsRepublik.com, Politik – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama pemerintah resmi menyepakati sebanyak 67 rancangan undang-undang (RUU) untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2026. Sejumlah RUU penting tercantum, mulai dari RUU Daya Anagata Nusantara (Danantara), Pemilu, hingga RUU Perampasan Aset.
Kesepakatan itu diambil dalam rapat Baleg yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (18/9/2025).
“Kami meminta persetujuan rapat, apakah hasil evaluasi perubahan kedua RUU pada Prolegnas Prioritas Tahun 2025 dan penyusunan Prolegnas RUU Prioritas tahun 2026 dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan?” ujar Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan. Pertanyaan tersebut langsung dijawab serentak oleh peserta rapat dengan kata “setuju”, sebelum palu ketok disahkan.
Berikut daftar lengkap 67 RUU yang masuk Prolegnas Prioritas 2026:
RUU Pengelolaan Haji, Zakat, hingga Perampasan Aset
Sejumlah rancangan undang-undang strategis masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. Dari pengelolaan haji dan zakat, hingga aturan tentang perampasan aset tindak pidana turut menjadi sorotan utama. Berikut daftar RUU yang telah disepakati:
- RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara – Komisi I DPR
- RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum – Komisi II DPR
- RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan – Komisi II DPR
- RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana – Komisi III DPR
- RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia – Komisi III DPR
- RUU tentang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana – Komisi III DPR
- RUU tentang Jabatan Hakim – Komisi III DPR
- RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan – Komisi IV DPR
- RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan – Komisi IV DPR
- RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan – Komisi V DPR
- RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen – Komisi VI DPR
- RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat – Komisi VI DPR
- RUU tentang Kawasan Industri – Komisi VII DPR
- RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji – Komisi VIII DPR
- RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat – Komisi VIII DPR
- RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan – Komisi IX DPR
- RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional – Komisi X DPR
- RUU tentang Keuangan Negara – Komisi XI DPR
- RUU tentang Energi Baru Terbarukan – Komisi XII DPR
- RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban – Komisi XIII DPR
BUMN dan Danantara
- RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia – Baleg DPR
- RUU tentang Komoditas Strategis – Baleg DPR
- RUU tentang Pertekstilan – Baleg DPR
- RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia – Baleg DPR
- RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga – Baleg DPR
- RUU tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional – Baleg DPR
- RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) – Baleg DPR
- RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik – Baleg DPR
- RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri – Baleg DPR
- RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh – DPD
- RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) – DPR/Baleg
- RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia – DPR/Baleg
- RUU tentang Satu Data Indonesia – DPR/Baleg
- RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi – DPR/Baleg
- RUU tentang Transportasi Online – DPR/Baleg
- RUU tentang Patriot Bond/Surat Berharga – DPR/Baleg
- RUU tentang Daya Anagata Nusantara (Danantara) – DPR/Baleg
- RUU tentang Pekerja Lepas/Platform/GIG Economy – DPR/Baleg
- RUU tentang Pelelangan Aset – DPR/Baleg
- RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka – DPR/Baleg
Perlindungan Hewan dan Pidana Mati
- RUU tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Hewan – Baleg DPR
- RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim – DPR Anggota/DPD
- RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta – DPR Anggota
- RUU tentang Masyarakat Hukum Adat – DPR Anggota/DPD
- RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah – DPR Anggota/DPD
- RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan – DPR Anggota
- RUU tentang Komoditas Khas – DPR Anggota
- RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak – DPR Anggota
- RUU tentang Bank Makanan – DPR Anggota
- RUU tentang Hukum Acara Perdata – Pemerintah
- RUU tentang Narkotika dan Psikotropika – Pemerintah (lanjutan prioritas 2025)
- RUU tentang Hukum Perdata Internasional – Pemerintah (lanjutan prioritas 2025)
- RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri – Pemerintah (lanjutan prioritas 2025)
- RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber – Pemerintah (lanjutan prioritas 2025)
- RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran – Pemerintah (lanjutan prioritas 2025)
- RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik – Pemerintah (lanjutan prioritas 2025)
- RUU tentang Pelaksanaan Pidana Mati/Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati – Pemerintah (lanjutan prioritas 2025)
- RUU tentang Penyesuaian Ketentuan Pidana dalam UU dan Peraturan Daerah – Pemerintah (lanjutan prioritas 2025)
- RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara – Pemerintah (lanjutan prioritas 2025)
- RUU tentang Jaminan Benda Bergerak – Pemerintah (lanjutan prioritas 2025)
- RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – Pemerintah
- RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal – Pemerintah
- RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan – Pemerintah
- RUU tentang Badan Usaha – Pemerintah
- RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat – Pemerintah
- RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia – Pemerintah
- RUU tentang Bahasa Daerah – DPD
