NewsRepublik.com, Berita – Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, memberikan klarifikasi terkait isu kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR. Ia menegaskan sejak awal periode 2024-2029, anggota dewan tidak lagi memperoleh fasilitas rumah dinas.
Menurut Adies, pemerintah pusat melalui Sekretariat Negara telah mengambil alih dan mengalihfungsikan rumah dinas yang sebelumnya dipakai oleh anggota DPR.
“Sebagai gantinya diberikan tunjangan perumahan sekitar Rp50 juta per bulan kepada anggota DPR. Jadi saya luruskan, setelah saya cek lagi di Kesekjenan DPR RI, yang benar adalah tidak ada kenaikan gaji anggota DPR RI,” kata Adies dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu (20/8/2025).
Ia juga mengklarifikasi pernyataannya soal tunjangan beras yang sempat ramai disebut naik dari Rp10 juta menjadi Rp12 juta per bulan. Adies menegaskan tidak ada kenaikan, sebab nilai tunjangan beras tetap Rp200 ribu per bulan.
“Setiap anggota DPR menerima tunjangan beras sebesar Rp200.000 per bulan, bukan Rp12 juta. Yang jelas belum ada kenaikan sejak tahun 2010,” tegas Adies.
Tegaskan Tak Ada Kenaikan Gaji Anggota DPR
Selain membantah isu tunjangan beras, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir juga menegaskan bahwa fasilitas transportasi pengganti bensin bagi anggota DPR masih sama seperti periode sebelumnya.
“Dengan demikian, dapat saya tegaskan kembali bahwa tidak ada kenaikan gaji anggota DPR RI, yang ada hanya tambahan tunjangan perumahan pengganti rumah dinas. Saya berharap klarifikasi ini dapat meluruskan opini yang berkembang di masyarakat,” ujar Adies, Rabu (20/8/2025).
Ia menambahkan, DPR RI tetap terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat.
“Kami selaku wakil rakyat tidak alergi dengan bentuk kritikan apapun dari masyarakat. Saya berharap klarifikasi ini dapat meluruskan opini yang berkembang di masyarakat,” pungkasnya.
Gaji DPR Jadi Sorotan
Isu soal gaji anggota DPR kembali menjadi perhatian publik setelah beredar kabar nilainya bisa mencapai Rp100 juta per bulan. Kabar tersebut ramai diperbincangkan di media sosial lantaran dianggap kontras dengan kondisi ekonomi rakyat.
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, langsung membantah klaim tersebut. Ia menegaskan gaji anggota DPR tidak pernah menyentuh angka Rp100 juta, bahkan tidak mengalami kenaikan sejak 15 hingga 20 tahun terakhir.
Politikus Partai Golkar itu mengaku, gaji pokok yang ia terima setiap bulan hanya berkisar Rp6–7 juta.
“Gaji tidak ada naik, gaji kami tetap terima kurang lebih Rp6,5 juta, hampir Rp7 juta. Tunjangan-tunjangan beras kami cuma dapat Rp12 juta dan ada kenaikan sedikit dari 10 kalau tidak salah,” kata Adies di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/8/2025).
