NewsRepublik.com, Ekonomi – Kebijakan Bupati Pati, Sudewo, yang menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250% menuai sorotan tajam. Keputusan tersebut memicu gelombang penolakan dari masyarakat dan rencana aksi unjuk rasa besar-besaran.
Kenaikan tarif PBB-P2 ini disepakati pada 18 Mei 2025 bersama para camat dan Paguyuban Solidaritas Kepala Desa (PASOPATI). Sudewo beralasan bahwa tarif PBB di Kabupaten Pati tidak pernah disesuaikan selama 14 tahun terakhir. Saat ini, penerimaan PBB Kabupaten Pati tercatat hanya sekitar Rp29 miliar, jauh di bawah Kabupaten Jepara (Rp75 miliar), serta Rembang dan Kudus yang masing-masing mengumpulkan Rp50 miliar.
Sudewo menyatakan bahwa tambahan pendapatan tersebut dibutuhkan untuk mendanai pembangunan infrastruktur jalan, renovasi RSUD RAA Soewondo, serta mendukung program prioritas di sektor pertanian dan perikanan.
Kabupaten Pati sendiri terletak di timur laut Provinsi Jawa Tengah dan memiliki posisi strategis di jalur Pantura. Wilayah seluas 1.503,68 km² ini terdiri dari 21 kecamatan, 401 desa, dan 5 kelurahan, dengan topografi yang bervariasi dari dataran rendah hingga kawasan Pegunungan Kendeng.
Dikelilingi oleh Laut Jawa di utara dan sejumlah kabupaten lainnya, Pati memainkan peran penting dalam konektivitas wilayah Jawa Tengah bagian timur. Potensi ekonomi utama daerah ini meliputi sektor pertanian, perikanan, peternakan, industri dan UMKM, serta pariwisata berbasis alam, religi, dan kuliner khas seperti nasi gandul dan soto kemiri.
Berdasarkan data kuartal I 2025, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pati tercatat sebesar 5,13% dengan tingkat inflasi sebesar 1,17% pada April 2025. Total penduduk mencapai 1.379.022 jiwa (2024), dengan 880.340 jiwa (63,84%) di antaranya masuk kategori usia produktif. Sementara itu, upah minimum kabupaten (UMK) Pati tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp2.332.350.
Kenaikan PBB 250% Direspons Keras Warga
Kebijakan Bupati Pati, Sudewo, yang menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250% mendapat penolakan luas dari masyarakat. Di berbagai kanal media sosial dan forum publik, warga menyebut kebijakan tersebut “tidak manusiawi” dan dinilai sangat membebani, terlebih di tengah pemulihan ekonomi pascapandemi.
Kemarahan publik semakin memuncak setelah video pernyataan Bupati Sudewo viral di media sosial. Dalam video tersebut, ia menanggapi potensi aksi demonstrasi besar dengan tantangan terbuka.
“Silakan bawa 50 ribu orang, saya tidak akan gentar, keputusan tidak akan saya ubah,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menuai kecaman dan mendorong organisasi Gerakan Pati Bersatu untuk mengambil langkah konkret. Mereka telah mengajukan izin unjuk rasa pada 13–14 Agustus 2025 dengan target kehadiran massa sebanyak 50 ribu orang. Sebagai bentuk kesiapan, warga bahkan mulai menggalang logistik, termasuk truk boks yang mengangkut ribuan dus air minum bertuliskan kritik terhadap kenaikan tarif PBB-P2.
Aksi ini diprediksi menjadi salah satu gelombang protes terbesar yang pernah terjadi di Kabupaten Pati.
Profil Bupati Pati Sadewo
Bupati Pati, Sudewo, lahir di Kabupaten Pati pada 11 Oktober 1968. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di bidang Teknik Sipil di Universitas Sebelas Maret pada 1993, kemudian melanjutkan studi pascasarjana di bidang Teknik Pembangunan di Universitas Diponegoro, lulus pada 2001.
Karier profesionalnya dimulai di sektor konstruksi, tepatnya di PT Jaya Construction (1993–1994), sebelum beralih ke sektor pemerintahan melalui Departemen Pekerjaan Umum dan Dinas PU Kabupaten Karanganyar hingga 2006.
Di ranah politik, Sudewo dikenal sebagai kader Partai Gerindra. Ia tercatat menjabat sebagai anggota DPR RI selama dua periode, yakni 2009–2013 dan 2019–2024, mewakili Daerah Pemilihan Jawa Tengah III. Pada 20 Februari 2025, ia resmi dilantik sebagai Bupati Pati, didampingi Wakil Bupati Risma Ardhi Chandra.
Kendati menyebut bahwa kebijakan kenaikan PBB sebesar 250% ditujukan untuk percepatan pembangunan infrastruktur daerah, banyak warga menilai keputusan tersebut diambil tanpa proses konsultasi publik yang memadai. Masyarakat menganggap kebijakan itu bersifat mendadak, tanpa mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi warga secara menyeluruh.
