NewsRepublik.com, Ekonomi – Pemanfaatan kartu debit berlogo GPN untuk belanja daring diprediksi bakal menjadi sumber pemasukan baru bagi sektor perbankan, di tengah semakin ketatnya persaingan margin layanan transaksi konvensional.
Peluang tersebut kian terbuka usai PT Jalin Pembayaran Nusantara (JALIN) merilis Jalin Verifi3d, solusi autentikasi transaksi e-commerce yang memungkinkan kartu debit GPN dipakai di kanal digital dengan tingkat keamanan berlapis serta biaya transaksi lebih efisien.
Data Bank Indonesia mencatat, pembayaran digital—termasuk transaksi lewat aplikasi mobile dan internet banking—melonjak 30,51% (yoy) pada kuartal II 2025, dengan total 11,67 miliar transaksi hanya dalam tiga bulan.
Meski demikian, jutaan kartu debit GPN yang sudah beredar masih minim digunakan untuk transaksi e-commerce. Mayoritas pembayaran daring masih bertumpu pada kartu kredit, dompet digital, atau kartu berprinsipal internasional, sehingga menyisakan ceruk pasar yang belum tergarap optimal oleh perbankan.
Salah satu penyebab rendahnya pemakaian debit GPN di kanal e-commerce adalah kebutuhan sistem keamanan yang lebih mumpuni. Seiring meningkatnya transaksi digital, risiko penipuan dan penyalahgunaan kartu kian kompleks, membuat sejumlah bank memilih langkah bertahap sebelum memberikan akses penuh untuk transaksi daring.
Menanggapi hal ini, Direktur JALIN, Eko Dedi Rukminto, menegaskan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat di tengah lonjakan transaksi digital.
“Pertumbuhan digital tanpa keamanan ibarat membangun di atas fondasi rapuh. Kita butuh solusi yang memudahkan transaksi sekaligus menjaga kepercayaan publik,” ujarnya, Sabtu (9/8/2025).
Dorong Transaksi E-Commerce
Jalin Verifi3d hadir sebagai jawaban atas kebutuhan peningkatan pemanfaatan kartu debit GPN sebagai opsi pembayaran di platform e-commerce. Solusi ini memanfaatkan teknologi EMV® 3-D Secure untuk menambah lapisan keamanan ekstra pada setiap transaksi digital yang menggunakan kartu debit GPN.
Proses verifikasi identitas pemegang kartu dilakukan melalui mekanisme seperti One-Time Password (OTP) dan risk-based authentication, sehingga hanya pemilik sah yang dapat menyelesaikan transaksi, sekaligus meminimalkan potensi penipuan.
Tak hanya meningkatkan keamanan, inovasi ini juga membuka peluang pendapatan berbasis biaya (fee-based income) baru bagi perbankan dari transaksi debit online. Targetnya adalah segmen debit-first users yang aktif berbelanja digital namun belum memiliki kartu kredit. Seluruh transaksi diproses di dalam negeri, sehingga mendukung efisiensi biaya serta menjaga prinsip kedaulatan data nasional.
BI Tanggapi Sorotan AS soal GPN dan QRIS: Siap Jalin Kerja Sama Setara
Bank Indonesia (BI) memberikan respons atas sorotan Pemerintah Amerika Serikat terhadap sistem pembayaran Quick Response Indonesian Standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).
Keduanya disebut dalam laporan National Trade Estimate (NTE) Report on Foreign Trade Barriers 2025 sebagai salah satu hambatan perdagangan.
Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, menegaskan bahwa implementasi sistem pembayaran, seperti QRIS dan layanan pembayaran cepat lainnya, selalu dijalankan dengan prinsip kemitraan yang setara dengan negara lain.
Menurutnya, kerja sama akan dilakukan selama negara mitra siap menghubungkan sistem pembayarannya.
“Terkait dengan QRIS yang tidak spesifik menjawab yang tadi ya. Tapi intinya QRIS ataupun fast payment lainnya, kerjasama kita dengan negara lain, itu memang sangat tergantung dari kesiapan masing-masing negara. Jadi, kita tidak membeda-bedakan. Kalau Amerika siap, kita siap, kenapa enggak?,” ujar Destry di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (21/4/2025).
Sorotan AS ke QRIS
Destry Damayanti menegaskan bahwa hingga kini, layanan pembayaran asal Amerika Serikat seperti Visa dan Mastercard tidak mengalami hambatan beroperasi di Indonesia. Ia menyebut kinerja kedua jaringan pembayaran tersebut tetap dominan, meskipun Indonesia telah memiliki sistem Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).
“Sekarang pun sampai sekarang kartu kredit yang selalu diributin. Visa, Master kan masih juga yang dominan. Jadi itu enggak ada masalah sebenarnya,” ujarnya.
Dalam laporannya, United States Trade Representative (USTR) turut menyoroti penerapan QRIS yang diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 21/18/PADG/2019. Aturan ini dinilai berpotensi membatasi ruang gerak perusahaan asing dalam bersaing di pasar pembayaran digital Indonesia.
“Perusahaan-perusahaan AS, termasuk penyedia layanan pembayaran dan bank, menyampaikan kekhawatirannya karena selama proses penyusunan kebijakan kode QR oleh BI,” tulis USTR.
