NewsRepublik.com, Politik – Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menegaskan tidak ada kenaikan gaji anggota DPR. Namun, ia mengakui terdapat penyesuaian pada sejumlah komponen tunjangan, seperti tunjangan beras dan bensin, yang mengalami kenaikan meski relatif kecil.
“Jadi, kalau dikatakan gaji kami naik jadi Rp100 juta per bulan, kami kira itu keliru dan perlu diluruskan,” ujar Adies saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8/2025).
Menurut Adies, penambahan tunjangan tersebut diberikan karena pertimbangan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Ia menyebut Menkeu merasa prihatin dengan kondisi anggota DPR sehingga menyetujui adanya penyesuaian tunjangan.
“Jadi yang naik cuma tunjangan itu saja yang saya sampaikan tadi, tunjangan beras karena kita tahu beras telur juga naik, mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR,” katanya.
“Jadi dinaikkan dan ini juga kami ucapkan terima kasih dengan kenaikan itu,” imbuhnya.
Rincian Kenaikan Tunjangan DPR
Adies Kadir membeberkan detail kenaikan sejumlah tunjangan yang diterima anggota DPR. Ia menyebut tunjangan beras naik dari Rp10 juta menjadi Rp12 juta per bulan. Sementara itu, tunjangan bensin yang sebelumnya berkisar Rp4 juta hingga Rp5 juta kini naik menjadi Rp7 juta.
“Mobilitas daripada kawan-kawan dewan lebih dari itu setiap bulannya,” ujar Adies.
Tunjangan Perumahan Rp50 Juta untuk Anggota DPR
Adies Kadir menjelaskan, total gaji bersih beserta tunjangan yang diterima anggota DPR berada di kisaran Rp69 juta hingga Rp70 juta per bulan. Angka tersebut belum termasuk tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta. Dana itu diberikan sebagai kompensasi dari rumah dinas yang dialihfungsikan negara.
“Jadi, ketika rumah dinas para anggota DPR RI itu dialihfungsikan negara untuk keperluan lain, negara memberikan kompensasi atau tunjangan kepada anggota DPR RI berupa uang senilai Rp50 juta. Uang Rp50 juta itu ditujukan bagi keperluan anggota DPR RI untuk mencari tempat atau hunian baru,” terang Adies.
“Yang jelas uang Rp50 juta itu bukan gaji, tapi sebagai pengganti bagi anggota DPR RI untuk mencari hunian baru. Gaji anggota DPR RI sekali lagi tidak mengalami kenaikan selama 15 tahun ini,” sambungnya.
Adies Sebut Gaji Pokok DPR Lebih Kecil dari DPRD di Jawa
Politikus Partai Golkar Adies Kadir menilai gaji pokok anggota DPR relatif kecil bila dibandingkan dengan DPRD provinsi di Jawa maupun lembaga negara lainnya.
“Gaji pokok kami tak lebih dari Rp5 juta, adapun take home pay yang kami peroleh sebesar Rp60 juta itu kan digabungkan dengan berbagai tunjangan-tunjangan. Bayangkan dengan gaji dan tunjangan anggota DPRD provinsi di Jawa yang Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya tinggi, mereka bisa di atas Rp70 jutaan,” ujar Adies.
