Politik

Gerindra Bantah Isu Amnesti Hasto Terkait Dukungan Politik dari PDIP

71
×

Gerindra Bantah Isu Amnesti Hasto Terkait Dukungan Politik dari PDIP

Share this article
Gerindra Bantah Isu Amnesti Hasto Terkait Dukungan Politik dari PDIP
Dasco Unggah Foto Bertemu Megawati, Puan dan Prananda

NewsRepublik.com, Politik – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan instruksi kepada kader partai untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Kongres PDIP di Bali pada Kamis (31/7/2025). Sehari setelahnya, Jumat (1/8/2025), Presiden Prabowo menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemberian amnesti bagi Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

Dua peristiwa ini memunculkan spekulasi mengenai adanya kesepakatan politik di balik layar. Namun, baik PDIP maupun Partai Gerindra menepis dugaan tersebut.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa pemberian amnesti terhadap Hasto tidak memiliki kaitan dengan dukungan politik dari PDIP kepada pemerintahan Presiden Prabowo.

“Saya pikir tidak ada kaitannya. Karena memang jauh dari sebelum acara di Bali, dalam beberapa pertemuan, Bu Mega sudah menyampaikan juga bahwa program-program yang baik tentunya akan didukung oleh PDIP dan kemudian PDIP juga akan memberikan saran dan masukan untuk hal yang mungkin belum pas,” tegas Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/8/2025).


Gerindra Tegaskan Dukungan PDIP kepada Prabowo Sudah Disampaikan Sejak Lama

Wakil Ketua DPR RI menyatakan bahwa dukungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bukanlah hal yang baru. Menurutnya, sikap tersebut telah disampaikan jauh sebelum pelaksanaan Kongres VI PDIP di Bali.

“Karena memang jauh dari sebelum acara di Bali, dalam beberapa pertemuan, Bu Mega sudah menyampaikan juga bahwa program-program yang baik tentunya akan didukung oleh PDIP dan kemudian PDIP juga akan memberikan saran dan masukan untuk hal yang mungkin belum pas,” kata dia.

Partai Gerindra menyambut positif dukungan tersebut. Menurutnya, dukungan dari PDIP tidak menghilangkan fungsi kritis partai terhadap jalannya pemerintahan. Sikap ini, sebagaimana disampaikan Megawati, menunjukkan peran PDIP sebagai kekuatan penyeimbang.

“Ada kritik membangun dan hal itu yang diperlukan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran, sehingga kemudian pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuannya,” ungkapnya.

Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri menghadiri Peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila Pejambon Jakarta Pusat, Senin 2 Juni 2025.
Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri menghadiri Peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila Pejambon Jakarta Pusat, Senin 2 Juni 2025.

PDIP Tegaskan Sikap Politik Dukung Pemerintahan Prabowo Sebagai Penyeimbang

Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginstruksikan seluruh kader partai untuk memberikan dukungan penuh kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus di Nusa Dua, Bali, Kamis (31/7/2025). Deddy menegaskan bahwa Megawati menginginkan kader PDIP mendukung program-program pemerintah yang berpihak kepada rakyat.

“Ibu (Megawati Soekarnoputri) menegaskan bahwa kita mendukung pemerintah. Mendukung dalam artian semua upaya yang dilakukan pemerintah yang positif dalam rangka menjaga negara, bangsa dan masyarakat ini supaya bisa melalui berbagai kondisi yang kurang baik saat ini,” ujar Deddy.

Dalam pidato penutupan Kongres VI PDIP, Megawati menyatakan bahwa partainya tidak akan berposisi sebagai oposisi. Menurutnya, sistem pemerintahan presidensial di Indonesia tidak mengenal oposisi seperti dalam sistem parlementer.

Meski demikian, Megawati menegaskan PDIP tidak sekadar membangun koalisi kekuasaan, melainkan akan berperan sebagai penyeimbang konstitusional yang kritis terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo.

“Kita adalah partai ideologis, yang berdiri di atas kebenaran berpihak pada rakyat dan bersikap tegas sebagai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional, tetap berada rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak,” kata Megawati.

“Kita tidak berada di dalam kabinet, tetapi juga tidak memilih jalur oposisi. Peran kita adalah memastikan pembangunan nasional tetap pada rel konstitusi,” tambahnya.