NewsRepublik.com, Internasional – Rencana Israel untuk mengambil alih kendali penuh atas Gaza memicu kecemasan besar di tengah warga Palestina. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan mendukung opsi pendudukan militer secara menyeluruh di wilayah tersebut, di tengah gagalnya negosiasi gencatan senjata dan melonjaknya korban akibat kelaparan serta serangan udara.
Seorang pejabat Israel mengatakan kepada Reuters bahwa Netanyahu dijadwalkan bertemu dengan sejumlah tokoh senior keamanan, termasuk Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan Kepala Staf Militer Eyal Zamir, guna merumuskan strategi baru yang akan diajukan ke kabinet. Menteri Urusan Strategis Ron Dermer, orang kepercayaan Netanyahu, juga dilaporkan ikut dalam pertemuan.
Langkah ini secara efektif membatalkan keputusan Israel pada 2005 yang menarik mundur pasukan dan pemukim dari Gaza, meski kontrol atas perbatasan tetap dipertahankan. Kalangan sayap kanan Israel menilai penarikan saat itu memberi celah bagi Hamas menguasai Gaza.
Channel 12 Israel mengutip seorang pejabat di kantor Netanyahu yang menyatakan bahwa sang perdana menteri “condong pada pengambilalihan penuh atas Gaza”. Meski demikian, belum dipastikan apakah hal itu mengarah pada pendudukan jangka panjang atau hanya operasi terbatas membongkar kekuatan Hamas dan membebaskan sandera.
“Masih perlu untuk menuntaskan kekalahan terhadap musuh di Gaza, membebaskan para sandera kita, dan memastikan bahwa Gaza tidak pernah lagi menjadi ancaman bagi Israel,” kata Netanyahu dalam kunjungannya ke sebuah pangkalan militer, Selasa (5/8).
Di sisi lain, upaya diplomasi terus menemui jalan buntu, sementara tekanan internasional untuk menghentikan pertempuran dan mencegah krisis kemanusiaan kian meningkat.
PBB Soroti Rencana Perluasan Operasi Israel di Gaza
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap laporan yang menyebut Israel berencana memperluas operasi militernya ke seluruh wilayah Jalur Gaza. PBB menilai langkah tersebut sangat mengkhawatirkan apabila benar-benar terjadi.
Wakil Sekretaris Jenderal PBB Miroslav Jenca, dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB yang membahas situasi di Gaza, memperingatkan bahwa eskalasi militer semacam itu berpotensi menimbulkan dampak serius, termasuk membahayakan keselamatan para sandera yang masih berada di wilayah tersebut.
“Hukum internasional secara tegas menyatakan bahwa Gaza adalah bagian yang tak terpisahkan dari masa depan Negara Palestina,” ujarnya.
Konflik bersenjata di Gaza dipicu oleh serangan yang dilakukan kelompok Hamas pada 7 Oktober 2023 ke wilayah selatan Israel. Pemerintah Israel menyebut serangan tersebut menewaskan sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil, serta menyandera 251 orang lainnya.
Sejak hari itu, operasi militer Israel menggempur kawasan padat penduduk di Gaza. Otoritas kesehatan di Gaza melaporkan lebih dari 61.000 korban jiwa, sebagian besar adalah warga sipil. Hampir seluruh dari lebih dua juta penduduk Gaza terpaksa mengungsi akibat serangan yang terus berlangsung.
Pekan lalu, lembaga pemantau kelaparan dunia mengategorikan situasi di Gaza sebagai kondisi kelaparan aktif.
Otoritas kesehatan Gaza pada Selasa mengungkapkan bahwa 188 orang, termasuk 94 anak-anak, meninggal akibat kelaparan sejak perang dimulai. Delapan kematian tambahan akibat kekurangan gizi dilaporkan dalam 24 jam terakhir. Seorang pejabat keamanan Israel mengakui kemungkinan adanya kelaparan di sejumlah wilayah, namun membantah bahwa bencana kelaparan telah meluas.
Kondisi ini turut menyulut reaksi keras dari komunitas internasional. Sementara itu, kebuntuan dalam upaya negosiasi gencatan senjata semakin menghambat penyaluran bantuan kemanusiaan. Pada hari yang sama, serangan terbaru Israel dilaporkan menewaskan 79 warga Palestina.
Tank Israel Masuki Gaza Tengah
Unit-unit tank militer Israel pada Selasa pagi dilaporkan bergerak memasuki kawasan Gaza tengah. Namun, hingga kini belum dipastikan apakah pergerakan tersebut merupakan bagian dari operasi darat berskala besar yang lebih luas.
Warga Palestina yang masih berada di sekitar seperempat wilayah Gaza yang belum sepenuhnya dikuasai Israel menyuarakan kekhawatiran mendalam. Mereka menilai eskalasi lebih lanjut akan membawa dampak yang sangat merusak.
“Jika tank-tank itu benar-benar masuk, kami bisa lari ke mana? Ke laut? Ini seperti hukuman mati bagi seluruh penduduk,” ujar Abu Jehad, seorang pedagang kayu di Gaza yang identitas lengkapnya diminta dirahasiakan.
Seorang pejabat Palestina yang terlibat dalam proses negosiasi menilai bahwa ancaman pengambilalihan total wilayah Gaza kemungkinan besar merupakan upaya Israel untuk memberikan tekanan politik kepada Hamas agar bersedia membuat konsesi.
“Langkah semacam itu justru akan memperumit jalannya negosiasi. Faksi-faksi perlawanan tetap teguh bahwa satu-satunya syarat yang dapat diterima adalah penghentian total serangan dan penarikan penuh pasukan Israel dari wilayah Gaza,” jelasnya.
Kementerian Luar Negeri Palestina pun menyerukan respons serius dari komunitas internasional terhadap laporan tersebut, baik ancaman itu bersifat nyata maupun hanya sebagai manuver tekanan politik. Pemerintah Palestina mendesak adanya intervensi segera untuk mencegah eskalasi lebih lanjut.
Di tengah krisis yang terus memburuk, sejumlah barang dilaporkan berhasil masuk ke Gaza. Sumber Reuters menyebutkan bahwa truk bermuatan cokelat dan biskuit telah diizinkan masuk untuk seorang pedagang lokal. Diharapkan komoditas penting seperti susu anak-anak, daging, buah, gula, dan beras juga segera diperbolehkan masuk guna meredakan kelangkaan dan menurunkan harga yang melonjak tajam.
Sementara itu, Utusan Khusus Amerika Serikat untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, menyatakan pekan lalu bahwa dirinya tengah merancang kerja sama dengan pemerintah Israel dalam menyusun skema penyelesaian konflik. Namun di sisi lain, sejumlah pejabat Israel justru mengusulkan perluasan operasi militer dan kemungkinan pencaplokan sebagian wilayah Gaza.
Negosiasi gencatan senjata yang sebelumnya digelar di Doha gagal membuahkan kesepakatan. Padahal, perundingan tersebut bertujuan menciptakan jeda kemanusiaan selama 60 hari, di mana bantuan akan disalurkan dan Hamas diminta membebaskan setengah dari para sandera sebagai imbalan atas pembebasan sejumlah tahanan Palestina dari penjara Israel.
