NewsRepublik.com, Politik – Nama Bupati Pati Sudewo, menjadi perbincangan publik usai video dirinya menantang warga terkait kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 250 persen viral di media sosial. Publik pun menyoroti latar belakang dan perjalanan karier politiknya hingga menjabat sebagai kepala daerah di Kabupaten Pati.
Sudewo dikenal sebagai sosok politikus dengan rekam jejak panjang di bidang profesional, birokrasi, dan pemerintahan. Ia lahir di Pati pada 11 Oktober 1968. Pendidikan sarjana ditempuh di Fakultas Teknik Sipil Universitas Sebelas Maret dan lulus pada 1993. Gelar magister diraih dari Universitas Diponegoro pada 2001, dengan konsentrasi di bidang Teknik Pembangunan.
Karier profesional Sudewo diawali di sektor konstruksi, tepatnya di PT Jaya Construction pada tahun 1993–1994. Setelah itu, ia tercatat sebagai tenaga honorer di Departemen Pekerjaan Umum. Pada 1997 hingga 1999, ia menjabat sebagai PNS di Kanwil Departemen PU Jawa Timur, dan melanjutkan pengabdiannya di Dinas PU Karanganyar hingga tahun 2006.
Bupati Pati Dikader 2 Presiden RI
Sudewo menapaki dunia politik usai sempat menjalani profesi sebagai wiraswasta. Karier politiknya dimulai bersama Partai Demokrat dan berhasil melenggang ke Senayan sebagai Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VII untuk periode 2009–2014, saat partai tersebut dipimpin oleh Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono.
Perjalanan politik Sudewo kemudian berlanjut bersama Partai Gerindra, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Melalui partai tersebut, ia kembali terpilih sebagai Anggota DPR RI untuk periode 2019–2024.
Pada Pemilu 2024, Sudewo kembali meraih kursi legislatif untuk periode 2024–2029. Namun, ia memilih mundur dari parlemen demi bertarung dalam kontestasi Pilkada Pati 2024. Berpasangan dengan Risma Ardhi Chandra, Sudewo diusung oleh Partai Gerindra dan berhasil memenangkan pemilihan. Keduanya resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pati pada awal 2025.
Sepanjang kiprahnya di dunia politik, Sudewo juga pernah terlibat dalam tim pemenangan sejumlah pemilihan kepala daerah, termasuk sebagai tim sukses Pilkada Pacitan pada 2005 serta Koordinator Tim Pemenangan Pilgub Jawa Tengah pada 2008.
Di internal Partai Gerindra, Sudewo kini menjabat sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Organisasi DPP Partai Gerindra sejak 2019.
Pernyataan Kontroversial Bupati Sudewo Viral
Pernyataan Bupati Pati, Sudewo, dalam sebuah video yang viral di media sosial menuai gelombang reaksi keras dari masyarakat. Dalam video tersebut, Sudewo menyatakan tidak gentar meskipun digeruduk oleh puluhan ribu warga terkait kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 250 persen.
“Siapa yang akan melakukan penolakan? Silakan lakukan, jangan hanya 5.000 orang, 50 ribu orang suruh ngerahkan, saya tidak akan gentar, saya tidak akan mengubah keputusan,” kata Sudewo dalam video yang diunggah akun @folkjog, Selasa (5/8/2025).
Pernyataan itu memicu kemarahan publik. Warga Pati pun mulai menggalang logistik dan donasi untuk menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada 13–14 Agustus 2025. Aksi tersebut membawa sejumlah tuntutan, antara lain mencabut kebijakan kenaikan PBB, menolak pajak terhadap pelaku usaha kaki lima (PKL), hingga mendesak Sudewo turun dari jabatannya sebagai Bupati.
Posko penggalangan logistik didirikan di sebelah barat Kantor Bupati Pati. Namun, keberadaan posko ini memicu ketegangan di lapangan. Terjadi adu argumen antara pihak Satpol PP Pati dan Pelaksana Tugas Sekda Kabupaten Pati, Riyoso, dengan sejumlah koordinator aksi massa, yang nyaris berujung bentrok fisik.
Bupati Pati Sudewo Tegaskan Tak Akan Cabut Kenaikan PBB 250%
Meski menuai protes dari masyarakat, Bupati Pati Sudewo menegaskan tidak akan mencabut kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 250 persen. Ia menyatakan bahwa dana yang dikelola Pemerintah Kabupaten Pati digunakan langsung untuk membiayai pembangunan fasilitas publik di wilayah Bumi Mina Tani.
Penegasan tersebut disampaikan Sudewo dalam rapat intensifikasi PBB-P2 tahun 2025 bersama para camat dan anggota Paguyuban Perangkat Desa Kabupaten Pati (Pasopati) di Kantor Bupati Pati.
Menurutnya, pembangunan di Pati bersifat berkelanjutan dan tidak bisa berhenti hanya pada tahun anggaran 2025. Oleh sebab itu, kontribusi warga melalui pajak menjadi sangat penting.
“Kalau ada yang nanya uang negara untuk apa kok masih narik pajak, tanyanya jangan ke saya, tanya ke pemerintah sebelumnya. Kalau saya, saya gunakan untuk membangun jembatan, jalan, renovasi masjid, perbaikan RSUD, renovasi GOR,” tegas Sudewo.
Sudewo juga menyoroti minimnya dukungan dana dari Pemerintah Pusat, sehingga daerah harus mengandalkan partisipasi masyarakat untuk membiayai pembangunan.
“Yang membangun Kabupaten Pati adalah orang Pati sendiri. Pemerintah pusat hanya membantu. Kalau kita sendiri tidak ikut berpartisipasi, berarti kita tidak bertanggung jawab pada pembangunan daerah kita sendiri,” katanya.
Ia turut menyebut bahwa selama 14 tahun terakhir, tarif PBB tidak pernah disesuaikan. Menurutnya, dampak besar yang dirasakan saat ini terjadi karena penyesuaian tidak dilakukan secara bertahap sejak dulu.
“Pemimpin mana pun pasti ingin meningkatkan pendapatan daerah. Kalau ditanya kenapa tidak bertahap, ya bertahapnya harusnya dari dulu, dari 2011. Karena tidak dilakukan, sekarang dampaknya besar,” terang Sudewo.
