NewsRepublik.com, Politik – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai, rancangan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 akan menghadapi tantangan berat. Defisit diperkirakan mencapai Rp706 triliun atau setara 2,53 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
“Target pendapatan dan belanja negara pada RAPBN 2026 yang meningkat ini sangat menantang,” ujar Said dalam keterangan tertulis, Senin (11/8/2025).
“Apalagi dunia usaha global kini harus beradaptasi dengan kebijakan tarif Presiden Trump dan konflik geopolitik yang belum mereda,” tambahnya.
Said menjelaskan, di dalam negeri, daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih, terlihat dari perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga.
Ia juga mengungkapkan pemerintah perlu menutup kekurangan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp80 triliun akibat hilangnya setoran dividen BUMN pascarevisi UU BUMN yang memunculkan Danantara.
“Pelaku usaha bersama pemerintah perlu perlahan mencari pasar baru dan tidak hanya mengandalkan negara tujuan ekspor tradisional,” tutur politisi PDI Perjuangan tersebut.
Pemerintah Harus Dilibatkan
Meski penuh tantangan, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai postur RAPBN 2026 tetap menjadi modal penting bagi pemerintah untuk menjalankan program pemulihan daya beli, menjaga kinerja ekspor, serta merealisasikan sejumlah program strategis seperti MBG, Kopdeskel, Sekolah Rakyat, hingga layanan pemeriksaan kesehatan gratis.
Said menekankan, dengan 54 persen angkatan kerja Indonesia berpendidikan maksimal SMP, program pemerintah berperan krusial dalam mengubah struktur demografi tenaga kerja agar lebih berkualitas, mampu menangkap peluang, dan bahkan menciptakan lapangan kerja baru.
“Investasi pemerintah melalui APBN saja tidak cukup untuk membiayai pembangunan. Pemerintah harus melibatkan sektor swasta untuk menggerakkan ekonomi secara lebih ekspansif,” ujar politisi PDI Perjuangan itu
Postur RAPBN 2026 Disepakati
Pada Juli 2025, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah telah merampungkan pembahasan awal postur indikatif RAPBN 2026. Kesepakatan tersebut menjadi dasar penyusunan Nota Keuangan RAPBN 2026 yang akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada pertengahan Agustus.
Berdasarkan hasil pembahasan, pendapatan negara pada RAPBN 2026 diproyeksikan berada di kisaran Rp3.094–Rp3.114 triliun, sementara belanja negara mencapai Rp3.800–Rp3.820 triliun. Selisih keduanya memunculkan defisit sekitar Rp706 triliun.
Postur tersebut lebih tinggi dibanding prognosis APBN 2025, yang memproyeksikan pendapatan negara sebesar Rp2.865,5 triliun. Angka itu terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.387,3 triliun, penerimaan bukan pajak Rp477,2 triliun, dan penerimaan hibah Rp1 triliun.
Adapun belanja negara pada APBN 2025 diperkirakan mencapai Rp3.527,5 triliun, yang mencakup belanja pemerintah pusat Rp2.663,4 triliun dan transfer ke daerah Rp864,1 triliun. Dengan demikian, defisit 2025 diproyeksikan berada di level Rp662 triliun atau 2,78 persen dari PDB.
