NewsRepublik.com, Politik – Kasus keracunan massal yang diduga terkait program makan bergizi gratis (MBG) terus menuai sorotan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) segera melakukan evaluasi menyeluruh sekaligus mendesak aparat penegak hukum turun tangan menyelidiki penyebab insiden tersebut.
“Kita turut prihatin terhadap soal kejadian-kejadian makan MBG, yang saat ini terjadi di beberapa tempat,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (25/9/2025).
Menurutnya, BGN perlu diberi ruang untuk mengkaji dan memperbaiki pelaksanaan program tersebut. “Kita kasih kesempatan kepada BGN untuk mengadakan evaluasi. Evaluasi yang dianggap perlu,” lanjutnya.
Politikus Gerindra itu menekankan, langkah evaluasi harus dilakukan secara serius, sembari aparat penegak hukum melakukan investigasi di lapangan.
“Kita meminta kepada BGN untuk menyikapi hal ini dengan serius, dan lalu kemudian kita juga meminta kepada APH untuk juga ikut melakukan investigasi lapangan untuk kemudian membedakan mana yang benar-benar keracunan, kelalaian, mana yang kemudian ada hal-hal yang mungkin ya, sengaja begitu kan, begitu,” tegasnya.
Perlu Evaluasi Total
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap program makan bergizi gratis (MBG) setelah munculnya sejumlah kasus keracunan di berbagai daerah.
“Harus selalu dilakukan evaluasi untuk bisa ditindaklanjuti, untuk bisa pelaksanaannya di lapangan bisa menjadi lebih baik dan jangan sampai kemudian anak-anak yang kemudian dirugikan,” kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/9/2025).
Ia mengakui, evaluasi terhadap program tersebut bukan hal yang mudah. Meski demikian, menurut Puan, pemerintah bersama pihak terkait harus berani melakukan langkah perbaikan secara total.
“Memang tidak mudah untuk melaksanakan hal tersebut karenanya memang pihak-pihak yang terkait harus bisa melakukan evaluasi total,” pungkasnya.
Sebelumnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga mendorong pemerintah menghentikan sementara pelaksanaan MBG. Dorongan ini disampaikan menyusul meningkatnya kasus keracunan makanan yang menimpa anak-anak.
“KPAI menyoroti berbagai peristiwa keracunan makanan yang terus meningkat, kejadiannya bukan menurun ya. Satu kasus anak yang mengalami keracunan bagi KPAI sudah cukup banyak,” ujar Wakil Ketua KPAI Jasra Pustra melalui siaran pers, Minggu (21/9/2025).
Tidak Ada Lagi Toleransi
Pemerintah dinilai harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program makan bergizi gratis (MBG). Penghentian sementara disebut perlu dilakukan hingga pedoman serta mekanisme pengawasan yang telah disusun Badan Gizi Nasional (BGN) benar-benar diterapkan dengan baik.
Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jasra Pustra, menegaskan kasus keracunan makanan yang menimpa anak-anak dalam program MBG sudah tidak bisa ditoleransi. Bahkan, insiden serupa juga dialami peserta didik di tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
“Keracunan makanan yang dialami anak Indonesia dalam program MBG, seperti sudah tidak bisa ditolerir. Saya kira pertahanan anak sekecil itu, sangat berbeda dengan orang dewasa. Apalagi kita tahu, kebijakan negara yang mengetahui kondisi dari dalam keluarga (masih sulit ditembus),” ujarnya.
