NewsRepublik.com, Politik – Langkah pemerintah dalam mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di wilayah Raja Ampat mendapat dukungan politik dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari politisi Partai Golkar yang juga anggota Komisi XII DPR RI, Christiany Eugenia Paruntu.
Ia menilai, kebijakan pencabutan IUP tersebut merefleksikan arah politik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menata ulang sektor pertambangan nasional. Menurutnya, keputusan yang diambil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bukan sekadar tindakan administratif, melainkan sebuah pesan tegas bahwa pemerintah berkomitmen terhadap prinsip keberlanjutan, perlindungan lingkungan, dan tata kelola sumber daya alam yang transparan dan akuntabel.
“Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintahan Presiden Prabowo, khususnya melalui Menteri ESDM, dalam menegakkan komitmen untuk tidak mentoleransi praktik eksploitasi tambang yang merusak kawasan strategis seperti Raja Ampat,” ujar Christiany dalam keterangannya, Selasa (10/6/2025).
Komitmen terhadap Prinsip Kehati-hatian
Empat perusahaan yang izinnya dicabut—yakni PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Nurham—diketahui beroperasi di kawasan Geopark Raja Ampat. Kawasan ini memiliki nilai ekologis dan geopolitik strategis karena berhubungan langsung dengan komitmen global Indonesia dalam menjaga kawasan konservasi.
Christiany juga menyoroti pendekatan hati-hati pemerintah terkait status PT Gag Nikel yang izinnya belum dicabut. Ia menilai penghentian sementara operasional oleh Menteri ESDM merupakan bentuk kehati-hatian yang berdasar pada proses verifikasi dan prinsip objektivitas.
“Pemerintah tidak gegabah, melainkan mengambil langkah berdasarkan data dan audit lingkungan yang dapat dipertanggungjawabkan secara publik. Ini menunjukkan tata kelola yang patut diapresiasi,” tegasnya.
Golkar: Kawal Langkah Menteri ESDM
Dukungan dari Fraksi Golkar juga memperkuat legitimasi politik atas langkah pemerintah dalam merespons sorotan publik terhadap praktik pertambangan di wilayah-wilayah sensitif. Menurut Christiany, langkah tersebut sejalan dengan agenda besar Presiden Prabowo untuk mereformasi tata kelola sumber daya alam, khususnya di sektor energi dan pertambangan.
“Fraksi Golkar mendukung penuh kebijakan sektor energi yang dirumuskan Presiden Prabowo. Kami akan terus mengawal kebijakan Menteri ESDM agar tetap sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, kedaulatan nasional, dan keadilan antargenerasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa persoalan pertambangan di Raja Ampat semestinya menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian, bukan justru menjadi pemicu konflik atau saling menyalahkan. Sinergi antarlembaga, kata dia, merupakan kunci penyelesaian masalah yang konstruktif dan minim kegaduhan.
