NewsRepublik.com, Ekonomi – Presiden Prabowo Subianto menargetkan anggaran negara tidak lagi defisit pada 2027 atau 2028. Hal itu disampaikan saat membacakan asumsi makro dalam Rancangan APBN 2026, dengan anggaran belanja negara sebesar Rp3.786,5 triliun untuk tahun depan.
Pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp3.147,7 triliun, sehingga APBN masih akan mencatat defisit Rp638,8 triliun atau 2,48 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2026.
Prabowo menegaskan, RAPBN 2026 ditopang pembiayaan yang hati-hati, inovatif, dan berkelanjutan. Ia berjanji akan terus melaksanakan efisiensi anggaran agar belanja negara tidak melebihi pendapatan dalam beberapa tahun mendatang, dengan target nol defisit pada 2027 atau 2028.
Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economics Action Institution (ISEAI) Ronny P. Sasmita menilai, target pemerintah secara teori memungkinkan dicapai, namun menghadapi tantangan di lapangan.
“Secara prinsipil itu bisa dilakukan karena zaman Soeharto juga lama kita memakai balance budget. Budget berimbang dimana penerimaan dan belanja negara ditetapkan sama sehingga tidak ada defisit,” ujar Ronny, Jumat (15/8/2025).
Strategi Wujudkan APBN Tanpa Defisit
Pengamat Ronny P. Sasmita menilai langkah paling mendasar untuk mencapai target APBN tanpa defisit adalah menyesuaikan belanja pemerintah dengan penerimaan negara. Namun, langkah ini berpotensi menuntut pengorbanan terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama jika pemerintah memangkas belanja yang selama ini menjadi penopang pertumbuhan.
Ronny juga menyoroti tantangan politis, mengingat selama ini pemerintah dan DPR jarang menurunkan belanja negara.
“Mampu nggak Prabowo mendorong kesepakatan itu DPR nanti bahwa kita akan menetapkan anggaran balance budget, dimana belanja yang kita create di tahun depan itu disesuaikan dengan proyeksi penerimaan negara,” ujarnya.
Peningkatan Pendapatan Negara
Ronny P. Sasmita menekankan pemerintah perlu meningkatkan pendapatan negara, meski kebijakan insentif yang saat ini mengurangi penerimaan menjadi tantangan tersendiri. Jika insentif dicabut pada 2027, dampaknya terhadap konsumsi masyarakat juga harus diperhitungkan.
Ia menilai, tanpa strategi yang mampu menekan belanja sekaligus meningkatkan penerimaan, target APBN tanpa defisit berpotensi sulit tercapai, terutama jika pola kebijakan fiskal saat ini dipertahankan hingga 2027.
