NewsRepublik.com, Politik – Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak akan memberikan perlindungan kepada kader Partai Gerindra yang terbukti melakukan pelanggaran hukum. Ia bahkan mendorong mereka untuk menjadi justice collaborator jika mengetahui adanya tindak pidana.
Pernyataan ini ia sampaikan dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
“Dan sebagai sesama pimpinan partai saya ingatkan anggota-anggota semua partai termasuk partai saya Gerindra cepat-cepat kalau ada yang terlibat anda jadi justice collaborator, anda laporkan saja karena walaupun kau Gerindra tidak akan saya lindungi,” ujar Prabowo.
“Kalau ada yang berani, saya telah perintahkan Panglima TNI dan Kapolri. Kalau anda mau ke provinsi ini pakai pasukan dari provinsi lain jangan-jangan ada anak buahmu di kebun-kebun itu,” lanjutnya.
Tindak Tegas Jenderal dan Pejabat di Balik Tambang Ilegal
Presiden Prabowo Subianto menyoroti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak 18 tahun lalu terkait perintah penyitaan sejumlah kebun kelapa sawit. Namun, saat itu tidak ada aparat penegak hukum yang mengeksekusinya, dan ia mengaku tidak mengetahui alasannya.
“Tetapi saya sudah perintahkan dikuasai kembali oleh negara, dan untuk itu kita telah menggunakan pasukan-pasukan TNI untuk mengawal tim-tim yang menguasai kebun-kebun tersebut,” ujarnya.
Ia menegaskan, sering kali ada pihak yang berani melawan pemerintah. Karena itu, usai penertiban lahan sawit, pemerintah juga akan menindak tambang-tambang yang beroperasi melanggar aturan.
Prabowo mengungkapkan, laporan aparat menyebut ada 1.063 tambang ilegal yang berpotensi menyebabkan kerugian negara hingga Rp300 triliun.
“Saya minta dukungan seluruh MPR, saya minta dukungan seluruh partai politik untuk mendukung ini demi rakyat kita,” ungkapnya.
Ia juga memberikan peringatan keras kepada pihak-pihak yang terlibat, termasuk jenderal aktif, purnawirawan, baik dari TNI maupun Polri.
“Apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat,” tegasnya.
Prabowo kembali menegaskan permintaan dukungan seluruh elemen bangsa untuk memberantas tambang ilegal demi kepentingan rakyat.
Dihadiri 600 Anggota DPR dan DPD
Sidang Tahunan MPR RI 2025, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.
Kegiatan tersebut dihadiri lebih dari 600 anggota dewan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, tokoh publik, perwakilan negara sahabat, serta pimpinan partai politik.
Sejumlah mantan presiden dan wakil presiden turut hadir, antara lain Presiden ke-7 Joko Widodo, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wapres ke-6 Try Sutrisno, Wapres ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Wapres ke-11 Boediono, dan Wapres ke-13 Ma’ruf Amin. Mereka bersama undangan lainnya menyaksikan langsung pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto.
Agenda dibuka dengan pidato Ketua MPR RI Ahmad Muzani, dilanjutkan pidato pengantar Sidang Bersama DPR dan DPD RI oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Setelah itu, ditayangkan video mengenai program prioritas dan capaian pemerintahan Presiden Prabowo.
Usai Presiden menyampaikan pidato kenegaraan, sidang dilanjutkan dengan persembahan lagu-lagu Nusantara, kemudian ditutup oleh Ketua DPR RI.
