NewsRepublik.com, Berita – Ketua DPR RI Puan Maharani angkat bicara terkait skandal beras premium oplosan yang merugikan masyarakat. Ia menilai praktik kecurangan tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rakyat, terlebih di tengah melemahnya daya beli masyarakat.
“Praktik curang seperti ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat. Saat daya beli masyarakat sedang menurun, mereka justru dihadapkan pada manipulasi mutu pangan yang sangat merugikan,” ujar Puan dalam keterangan resminya, Rabu (23/7/2025).
Lebih lanjut, Puan menilai skandal beras oplosan mengindikasikan adanya kelemahan serius dalam tata kelola distribusi pangan nasional. Ia menyoroti dampak langsung yang dirasakan oleh pedagang kecil dalam sistem distribusi yang dinilainya belum sepenuhnya transparan.
“Mereka menjual produk dengan niat baik, namun justru ikut menanggung akibat karena mutu barang tidak sesuai dengan label yang tertera,” tuturnya.
Puan Desak Penegakan Hukum Tegas
Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mengambil langkah tegas dalam menangani kasus beras premium oplosan yang tengah menjadi sorotan publik. Ia menegaskan bahwa negara harus hadir untuk melindungi konsumen dan pelaku usaha kecil.
“Pemerintah dan lembaga penegak hukum perlu segera mengambil langkah-langkah konkret. Jangan biarkan konsumen dan pedagang kecil menjadi korban,” tegas Puan, Rabu (23/7/2025).
Lebih lanjut, Puan mendesak adanya transparansi dalam pengungkapan nama-nama produsen dan merek yang terlibat dalam praktik curang tersebut. Ia juga menyoroti potensi keterlibatan kartel atau monopoli dalam distribusi beras premium yang perlu diusut secara menyeluruh.
Ia meminta Badan Pangan Nasional serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menindaklanjuti kasus ini secara serius, termasuk mengklasifikasi tingkat pelanggaran dan menyiapkan sanksi yang proporsional.
“Pemerintah harus segera mengeluarkan kebijakan afirmatif untuk melindungi pedagang pasar dari dampak reputasi yang buruk dan membuka ruang pemulihan ekonomi secara adil,” tambahnya.
Politisi PDI Perjuangan itu menekankan pentingnya membangun ketahanan pangan melalui sistem distribusi yang transparan dan adil, bukan dengan praktik manipulatif yang merugikan masyarakat.
“Jika distribusi pangan terus dikuasai segelintir pihak tanpa pengawasan ketat, dan disertai praktik curang, maka rakyatlah yang akan menanggung akibatnya. Negara tidak boleh tinggal diam,” pungkas Puan.
Temuan Beras Oplosan
Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkap adanya temuan beras premium oplosan yang terdeteksi melalui hasil pengujian di sepuluh provinsi produsen utama beras di Indonesia.
Dari total 268 merek yang diuji, sekitar 85 persen di antaranya diketahui tidak memenuhi standar mutu. Bahkan, ditemukan produk kemasan 5 kilogram yang nyatanya hanya berisi 4,5 kilogram beras.
Presiden terpilih Prabowo Subianto turut menyoroti praktik curang tersebut. Ia menyebut kerugian negara yang ditimbulkan akibat manipulasi distribusi dan mutu beras premium ini mencapai Rp100 triliun per tahun.
