NewsRepublik.com, Berita – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesehatan pelajar, kembali menjadi sorotan setelah berulang kali dikaitkan dengan kasus keracunan massal. Hanya dalam September 2025, tercatat tiga insiden terjadi di Sukabumi, Garut, dan Banggai Kepulauan.
Peristiwa pertama terjadi di SMKN 1 Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Kamis (11/9). Suasana belajar tiba-tiba berubah panik ketika 69 siswa mengalami gejala mual dan muntah usai menyantap menu MBG.
Kepala Dinas Kesehatan Sukabumi, Agus Sanusi, menjelaskan, gejala mulai muncul beberapa jam setelah jam makan siang. Pihak sekolah segera menghubungi Puskesmas Cibadak untuk melakukan penanganan darurat dan investigasi.
Menurut Agus, sampel makanan berupa nasi, telur, sayur kacang panjang, tahu, susu kotak, serta jeruk langsung diamankan untuk diperiksa di laboratorium. “Tindakan lain yang diambil meliputi membuka posko di UKS, observasi siswa, serta penanganan gejala ringan di sekolah,” ujar Agus, Selasa (17/9).
Belum usai kasus di Sukabumi, insiden serupa kembali terjadi pada Senin (16/9) di Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut. Sebanyak 194 siswa dilaporkan sakit setelah mengonsumsi menu MBG yang disiapkan dapur SPPG Yayasan Al Bayyinah 2. Hidangan saat itu terdiri dari nasi putih, ayam woku, tempe orek, lalapan sayur, dan buah stroberi.
Sebagian besar korban hanya mengalami keluhan ringan, namun 19 siswa harus mendapatkan perawatan lebih intensif di Puskesmas Kadungora. Aparat kepolisian pun langsung turun tangan.
“Kami melanjutkan penyelidikan mendalam untuk mengetahui faktor penyebab. Saat ini para korban masih dalam penanganan medis,” kata Ipda Adi Susilo, Kamis (18/9).
Banggai Kepulauan: 157 Pelajar Keracunan Usai Santap MBG
Tak berhenti di Jawa Barat, sehari berselang pada 17 September 2025, kasus serupa terjadi di Kota Salakan, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah.Sebanyak 157 siswa dari jenjang SD hingga SMA dilaporkan mengalami gejala mulai dari gatal-gatal, muntah, hingga pingsan setelah mengonsumsi hidangan MBG.
Lonjakan pasien membuat RSUD Trikora Salakan kewalahan menangani korban. Dari jumlah tersebut, 77 siswa masih menjalani perawatan intensif, sementara 80 lainnya diperbolehkan pulang untuk rawat jalan.
Bupati Banggai Kepulauan, Rusli Moidady, turun langsung meninjau situasi di rumah sakit. Ia menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program. “Pemerintah Daerah akan segera melakukan evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang,” tegas Rusli.
Dugaan awal penyebab keracunan mengarah pada lauk ikan cakalang yang diduga tidak layak konsumsi. Aparat kepolisian telah mengirim sampel makanan tersebut ke BPOM Sulawesi Tengah. Sementara itu, pihak pengelola MBG menyampaikan permohonan maaf terbuka.
“Kami sangat menyesal dan memohon maaf kepada seluruh pihak, terutama para siswa dan orang tua,” ujar Zulkifli Lamiju, penanggung jawab program.
Pemerintah Pusat Janji Evaluasi Usai Rangkaian Kasus Keracunan MBG
Rentetan kasus keracunan massal yang menimpa penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendorong pemerintah pusat angkat suara. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan permohonan maaf sekaligus memastikan adanya evaluasi menyeluruh.
“Tentu harus dilakukan mitigasi perbaikan supaya masalah seperti ini tidak terulang kembali,” kata Prasetyo di Istana Negara, Jumat (19/9/2025).
Ia menegaskan, pihak yang terbukti lalai dalam pelaksanaan program akan dikenakan sanksi. Namun, ia menambahkan bahwa langkah tersebut tidak akan mengganggu keberlangsungan MBG bagi para penerima manfaat.
Di sisi lain, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana juga menyoroti kasus keracunan massal yang berulang di sejumlah daerah. Ia mengaku kerap dilanda rasa cemas setiap kali ada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru yang mulai beroperasi.
“Memang sampai Desember ini saya setiap hari selalu sport jantung karena akan lahir 1 SPPG baru,” ujarnya dalam wawancara bersama SCTV, Jumat (19/9).
Dadan menjelaskan, insiden keracunan biasanya tidak disengaja, melainkan akibat kelalaian dalam penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP). Menurutnya, hal ini paling sering terjadi pada SPPG yang baru terbentuk.
“Ada beberapa hal yang masih terjadi karena kelalaian di dalam penerapan SOP terutama masalah teknis. Beberapa hal terjadi dan seringkali ini dialami SPPG yang baru terbentuk,” jelasnya.
Ia menambahkan, umumnya SPPG baru dapat beroperasi dengan baik setelah tiga bulan berjalan. BGN pun memastikan terus melakukan pengawasan ketat terhadap aspek higienitas, mulai dari proses penyiapan hingga distribusi makanan.
“Pengalaman kami waktu uji coba 1 SPPG baru akan berjalan lebih baik itu ketika sudah berjalan 3 bulan,” pungkas Dadan.
BGN Tegaskan Pengawasan Ketat
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mencontohkan kasus keracunan massal di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, sebagai pelajaran penting bagi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, insiden tersebut dipicu oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bekerja sama dengan pemasok baru tanpa kualifikasi sesuai standar BGN.
Dalam kejadian di Banggai, tercatat 314 pelajar dari tingkat SD hingga SMA mengalami keracunan, dengan 26 orang di antaranya masih dirawat di rumah sakit.
“Nah supplier yang baru ini rupanya belum se-qualified yang lama sehingga ada bahan baku yang dalam processing-nya menimbulkan alergi terhadap beberapa penerima manfaat,” ujar Dadan.
Selain itu, ia juga menyoroti temuan belatung pada menu MBG di sejumlah daerah. Meski demikian, Dadan menegaskan BGN terus melakukan pengawasan ketat mulai dari proses memasak hingga distribusi makanan ke sekolah-sekolah.
“Kami selalu kroscek karena ketika belatung itu masih hidup ketika masakan dimasak beberapa menit kami cek sebenarnya apa yang terjadi,” jelasnya.
JPPI Sebut Keracunan MBG sebagai Darurat Sistemik
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai rangkaian kasus keracunan akibat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak lagi bisa dipandang sebagai insiden biasa, melainkan darurat kemanusiaan.
Menurut catatan JPPI, hingga September 2025 sedikitnya 5.360 anak menjadi korban keracunan MBG di berbagai wilayah. Angka tersebut diyakini lebih besar karena sebagian kasus diduga tidak dilaporkan secara terbuka.
“Kalau ribuan anak jadi korban, ini jelas kesalahan sistemik dan bukti kegagalan tata kelola. Pemerintah tak boleh bermain-main dengan nyawa anak bangsa,” tegas Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji.
Ia menuntut Presiden bersama Badan Gizi Nasional segera menghentikan sementara program MBG sampai ada evaluasi menyeluruh.
“Jangan jadikan anak-anak sekolah sebagai kelinci percobaan dari kebijakan yang dipaksakan tanpa kesiapan,” tandas Ubaid.
