Sudah 6 Bulan Lebih, Prabowo Dinilai Punya Cukup Data Lakukan Reshuffle Kabinet

NewsRepublik.com, Berita – Presiden Prabowo Subianto dinilai sudah memiliki cukup waktu dan data untuk melakukan evaluasi terhadap jajaran menterinya. Menurut pengamat politik dan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, reshuffle kabinet sudah layak dilakukan demi memperkuat efektivitas pemerintahan.

“Tiga bulan pertama seharusnya presiden (Prabowo) sudah mampu menilai kinerja kementerian, ini sudah 6 bulan lebih. Evaluasi tentu sudah miliki kecukupan data,” kata Dedi dalam keterangan tertulis, Rabu (11/6/2025).

Dedi menekankan pentingnya perombakan sebagai bagian dari upaya menjaga soliditas kabinet dan mempercepat pembangunan nasional. Ia menyebut bahwa perombakan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, sekaligus menyelaraskan sistem kerja yang lebih efisien.

Dedi menduga, alasan utama belum dilakukannya reshuffle hingga saat ini adalah karena pertimbangan politik, terutama terkait komposisi koalisi yang belum benar-benar solid.

“Presiden Prabowo terkesan tidak menyukai polemik, sehingga perlu langkah hati-hati dalam melakukan pergantian,” ungkapnya.

Meski demikian, ia meyakini bahwa wacana perombakan kabinet tetap terbuka lebar. Bahkan, bisa saja sudah ada dalam rencana Prabowo.

“Reshuffle sangat mungkin, terlebih jika ada partai yang berhasil diajak bergabung lagi,” pungkas Dedi.

Menanggapi isu yang berkembang soal kemungkinan reshuffle kabinet, pihak Istana Negara menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada rencana resmi dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan perombakan.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Ia menegaskan bahwa meskipun belum ada rencana reshuffle, evaluasi terhadap kinerja kementerian dan lembaga tetap berjalan terus-menerus.

“Belum ada rencana untuk melakukan reshuffle. Belum ada ya. Tapi lebih maknanya semua dilakukan evaluasi terus-menerus terhadap kinerja seluruh kementerian maupun lembaga,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/6/2025).

Prasetyo menambahkan bahwa saat ini fokus pemerintah adalah menyelesaikan pekerjaan rumah (PR) yang masih menumpuk di berbagai kementerian. Ia menyebut beberapa sektor krusial seperti SDM, Kehutanan, Lingkungan Hidup, hingga Pariwisata yang tengah menghadapi tantangan besar.

“Ada beberapa masalah di Kementerian. Lintas Kementerian, Kementerian SDM, Kehutanan, Lingkungan Hidup. Itu juga nyangkut di Pariwisata. Masih banyak masalah PR yang harus kita selesaikan,” jelas Prasetyo.

Karena itu, menurut dia, pembahasan mengenai reshuffle bukan menjadi prioritas pemerintah saat ini.

“Jadi kita lebih fokus ke menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi bersama-sama. Daripada sekadar membahas reshuffle, reshuffle. Karena memang juga itu tidak ada di dalam pemikiran kita untuk melakukan reshuffle,” tegasnya.

Beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo Subianto secara tegas menyampaikan peringatan kepada para pejabat negara yang tak mampu menjalankan tugasnya. Ia meminta agar pejabat yang tidak kompeten mundur secara sukarela, sebelum dirinya mengambil tindakan tegas.

“Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas, lebih baik mundur sebelum saya berhentikan,” kata Prabowo dalam amanatnya pada Upacara Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Senin (2/6/2025).

Dalam pidatonya, Prabowo juga menyoroti bahwa Indonesia sebenarnya merupakan negara yang sangat kaya, baik dari segi sumber daya alam maupun manusia. Namun, kata dia, masih banyak persoalan yang belum terselesaikan, salah satunya adalah penyelewengan kekuasaan.

“Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandateris rakyat,” jelas Prabowo.

Ia menekankan bahwa korupsi dan penyalahgunaan jabatan telah menghambat kemajuan bangsa. Oleh karena itu, dia ingin membangun budaya kepemimpinan yang kuat, bersih, dan profesional di semua lini pemerintahan.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keprihatinannya atas masih banyaknya praktik penyimpangan dalam pemerintahan. Ia menilai korupsi, manipulasi, dan penyelewengan masih marak terjadi di tubuh kekuasaan.

“Saya sebagai Presiden RI melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan,” ujar Prabowo.

Ia menegaskan bahwa kekayaan Indonesia seharusnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat. Prabowo berkomitmen untuk menghentikan segala bentuk kebocoran yang merugikan masyarakat.

“Saya percaya dan saya yakin, saat ini bangsa Indonesia di tengah tantangan global hanya bisa kuat kalau kita bersatu. Kita hanya akan menjadi bangsa yang tangguh bila negara ini bersih dari penyelewengan, korupsi, manipulasi, dan kebohongan,” tegasnya.