NewsRepublik.com, Politik – Survei nasional Polling Institute memperlihatkan mayoritas masyarakat tidak meyakini adanya keretakan hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pasca pemberian abolisi serta amnesti kepada Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto.
Dalam survei yang dilaksanakan pada 4–7 Agustus 2025, tercatat 52,1 persen responden menyatakan tidak percaya (28,3 persen kurang percaya dan 23,8 persen sama sekali tidak percaya) terhadap anggapan hubungan Prabowo–Jokowi terganggu akibat kebijakan tersebut.
Sementara yang menyatakan percaya hanya 23,2 persen (3,6 persen sangat percaya dan 19,6 persen cukup percaya). Adapun 24,8 persen lainnya memilih tidak tahu atau enggan memberikan jawaban.
“Temuan ini menunjukkan publik memandang relasi Prabowo dan Jokowi tetap stabil, meski muncul kebijakan yang berpotensi memunculkan tafsir politik, seperti pemberian abolisi dan amnesti,” kata Peneliti Utama Polling Institute Kennedy Muslim dalam rilis survei bertajuk ‘Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Negara dan Isu-Isu Politik Terkini’ secara virtual, Minggu (24/8).
Kennedy menambahkan, mayoritas publik menilai langkah Prabowo tersebut lebih dipahami sebagai strategi politik rekonsiliatif, bukan sebagai pemicu perpecahan.
“Responden cenderung menilai keputusan Presiden justru memperluas ruang politik yang inklusif, sehingga isu keretakan hubungan Prabowo–Jokowi tidak mendapatkan banyak kepercayaan,” ujarnya.
Stabilitas Politik Dinilai Tetap Terjaga
Kennedy menuturkan, meskipun mayoritas publik tidak percaya adanya ketidakharmonisan, angka 23,2 persen yang meyakini hubungan Prabowo–Jokowi terganggu menunjukkan masih ada pandangan kritis di sebagian masyarakat.
“Kelompok tersebut kemungkinan menilai kebijakan amnesti berpotensi memengaruhi komunikasi politik antara dua tokoh nasional,” ujarnya.
Namun, lanjut Kennedy, publik secara umum lebih optimistis bahwa pemberian amnesti dan abolisi tidak akan mengguncang relasi politik Prabowo–Jokowi. “Hal ini menjadi faktor penting untuk memastikan stabilitas politik pada periode awal pemerintahan,” tegasnya.
Tentang Survei
Polling Institute melaksanakan survei pada 4–7 Agustus 2025 dengan melibatkan 1.206 responden melalui wawancara via telepon. Survei tersebut memiliki tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.
