Turis Asing Wajib Bayar Biaya Integritas Visa AS Mulai Rp4,1 Juta, Ini Penjelasannya

Pengacara imigrasi Steven A. Brown, mitra di firma hukum Reddy Neumann Brown PC yang berbasis di Houston, menyebut biaya dalam kebijakan baru ini sebagai semacam “uang jaminan yang bisa diklaim kembali.” Meski demikian, ia menegaskan bahwa mekanisme pengembaliannya masih belum memiliki kejelasan.

“Kalau bicara soal tujuan dari biaya ini, sebenarnya agak sulit dipastikan,” ujar Brown melalui email kepada CNN. Ia menjelaskan bahwa secara umum, biaya imigrasi bertujuan menutup ongkos proses adjudikasi maupun penerbitan visa. Namun, adanya klausul pengembalian memberi sinyal bahwa seluruh biaya bisa diklaim kembali. “Idealnya, tidak ada kasus overstay atau pelanggaran visa dalam skema seperti ini,” katanya.

Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat, lembaga yang mengatur penerapan kebijakan ini, sejauh ini belum merinci bagaimana proses pengembalian dana akan dijalankan, termasuk tahapan implementasinya.

“Pelaksanaan biaya integritas visa membutuhkan koordinasi lintas lembaga sebelum bisa diberlakukan secara penuh,” ungkap juru bicara Departemen Keamanan Dalam Negeri dalam keterangan resminya kepada CNN.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS menjelaskan bahwa penetapan biaya integritas visa bertujuan mendukung prioritas pemerintah dalam memperkuat penegakan imigrasi, mencegah pelanggaran masa tinggal visa, serta mendukung pembiayaan keamanan perbatasan. Jika tidak diklaim, dana tersebut akan disetorkan ke kas umum Departemen Keuangan, sesuai isi rancangan undang-undang yang disahkan.

Untuk tahun fiskal 2025, nilai minimum biaya ini ditetapkan sebesar USD250 atau setara Rp4,1 juta. Namun, besaran nominalnya bisa diubah oleh Menteri Keamanan Dalam Negeri lewat aturan yang akan ditetapkan kemudian. Pengacara imigrasi Steven A. Brown menyebut bahwa proses pengesahan aturan kemungkinan besar akan melalui prosedur publikasi resmi di Federal Register.

Biaya visa ini juga bisa mengalami penyesuaian setiap tahun, seiring perubahan inflasi. Pihak Departemen Luar Negeri menyebut bahwa seluruh informasi terbaru terkait perubahan biaya akan tersedia di laman visa resmi yang dikelola instansi tersebut.

Namun, kebijakan ini tak mendapat dukungan penuh dari kalangan industri perjalanan. Asosiasi Perjalanan AS—organisasi nirlaba nasional yang bergerak di sektor pariwisata—menilai kebijakan visa baru ini sebagai “langkah mundur yang signifikan.”

“Biaya ini, yang nominalnya minimal USD250 di luar biaya visa yang sudah ada, menciptakan beban finansial tambahan yang tidak perlu bagi wisatawan asing,” ujar Erik Hansen, Wakil Presiden Senior Hubungan Pemerintah dari Asosiasi Perjalanan AS dalam pernyataan resminya.

Mengacu pada perhitungan organisasi tersebut, kebijakan ini diperkirakan akan meningkatkan total biaya awal perjalanan ke Amerika Serikat hingga 144 persen. “Meski secara teknis dapat diklaim kembali, proses yang rumit serta biaya tambahan berpotensi membuat turis menjadi enggan,” tambah Hansen.

Di sisi lain, pemerintahan Donald Trump juga diketahui telah meneken perintah eksekutif untuk menaikkan tarif masuk kawasan taman nasional bagi wisatawan asing. Kebijakan tersebut diteken pada Kamis, 3 Juli 2025, dan memerintahkan penyesuaian harga tiket masuk.

Dikutip dari USA Today, Senin (14/7/2025), Gedung Putih menyebut bahwa pendapatan dari kenaikan tarif tersebut akan dialokasikan untuk proyek konservasi dan pemeliharaan yang tertunda guna meningkatkan kualitas taman nasional. Namun, rincian tarif baru maupun waktu pemberlakuannya masih belum diumumkan.