NewsRepublik.com, Internasional – Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) menilai bahwa krisis kelaparan yang terjadi di Jalur Gaza merupakan kondisi yang “dibuat dan disengaja”.
Pernyataan tersebut disampaikan UNRWA pada Jumat (25/7/2025), dengan menyoroti sistem distribusi bantuan yang didukung Israel dan Amerika Serikat melalui skema bertajuk Gaza Humanitarian Foundation (GHF). Menurut UNRWA, skema tersebut justru bertujuan untuk memenuhi kepentingan militer dan politik.
“Kelaparan massal ini disengaja dan dirancang. Hari ini, semakin banyak anak yang meninggal, tubuh mereka kurus kering karena kekurangan gizi,” tulis UNRWA dalam pernyataan yang dikutip dari Antara News, Minggu (27/7/2025).
UNRWA menegaskan bahwa sistem distribusi tersebut cacat dan tidak dirancang untuk merespons krisis kemanusiaan. Mereka menyebut mekanisme GHF hanya memperparah situasi dengan membatasi akses bantuan dan menambah korban jiwa.
“Israel mengontrol seluruh akses distribusi kemanusiaan, baik dari luar maupun di dalam Gaza,” lanjut UNRWA.
Sejak 27 Mei, Israel menerapkan skema GHF yang didukung AS, namun ditolak oleh PBB dan sejumlah lembaga kemanusiaan internasional. Dalam periode gencatan senjata awal tahun ini, UNRWA menyebut sempat berhasil menahan laju kelaparan, namun inisiatif itu terhenti pada Maret.
Hingga saat ini, sekitar 6.000 truk bermuatan bantuan makanan dan obat-obatan milik UNRWA masih tertahan di perbatasan Mesir dan Yordania. UNRWA terus mendesak pengaktifan kembali sistem distribusi bantuan yang berada di bawah pengawasan PBB untuk meredam krisis kelaparan yang semakin memburuk di Gaza.
Israel Abaikan Desakan Internasional
Sejak 2 Maret, Israel menghentikan pelaksanaan gencatan senjata dan kesepakatan pertukaran tahanan dengan Hamas, serta menutup akses perlintasan ke Gaza. Akibatnya, ratusan truk bantuan kemanusiaan tertahan di perbatasan.
Penolakan terhadap seruan internasional untuk gencatan senjata terus ditunjukkan Tel Aviv, yang hingga kini masih menggempur wilayah Gaza dengan serangan intensif. Serangan yang berlangsung sejak akhir 2023 itu telah menewaskan lebih dari 59.600 warga Palestina.
Jumlah korban meninggal akibat kelaparan pun meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Hal ini diperparah oleh blokade yang telah berlangsung berbulan-bulan dan distribusi bantuan yang tidak efektif melalui lembaga kontroversial Gaza Humanitarian Foundation (GHF).
Pada November tahun lalu, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga tengah menghadapi gugatan kasus genosida di Mahkamah Internasional terkait operasi militernya di wilayah tersebut.
