NewsRepublik.com, Politik – Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menegaskan, jumlah Sekolah Rakyat akan terus diperluas sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Hingga kini, dari 100 unit perintis yang mulai berjalan sejak 14 Juli 2025, sudah berkembang menjadi 165 lokasi.
Pernyataan tersebut disampaikan Agus dalam Rapat Kerja bersama Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).
“Sampai sekarang kita masih membuka. Siapapun bupati, walikota, gubernur yang mau mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat, kita masih membuka,” ujar Agus.
Ia menjelaskan, inisiatif ini disambut positif para kepala daerah. Selain menyampaikan usulan, mereka bahkan telah menyiapkan lahan untuk pembangunan sekolah permanen.
Meski begitu, Agus menekankan bahwa Kementerian Sosial tidak memiliki kewenangan menentukan jumlah akhir Sekolah Rakyat. Target nasional tetap bergantung pada kebijakan presiden yang telah menetapkan minimal 500 unit.
“Perintah Pak Presiden setiap Pemda itu harus memiliki minimal satu Sekolah Rakyat,” ucap Agus.
Sekolah Rakyat Disiapkan Tampung Hingga 1.000 Siswa
Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menyampaikan, setiap Sekolah Rakyat permanen nantinya dirancang untuk menampung hingga 1.000 peserta didik, mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA.
“Dan Pak Presiden memprioritaskan, meminta supaya kita memprioritaskan anak-anak SD. Karena beliau ingin memutus transmisi kemiskinan itu sejak dini,” ujar Agus.
Ia menambahkan, Presiden Prabowo menginginkan agar lulusan Sekolah Rakyat tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga memiliki pondasi karakter yang kuat dalam aspek keagamaan, kebangsaan, dan sosial.
Selain itu, kata Agus, pendidikan vokasi akan disiapkan khusus bagi siswa SMA. Dengan begitu, lulusan yang memilih langsung bekerja dapat memiliki keterampilan praktis untuk mendukung kehidupan keluarganya.
“Dan mereka juga harus memiliki keterampilan supaya kalau mereka lulus dari Sekolah Rakyat, terutama yang SMA, belum ingin melanjutkan kuliah dan ingin bekerja untuk membantu orangtuanya, mereka sudah punya keterampilan. Jadi ada pendidikan-pendidikan vokasi di tingkat SMA. Pintar, berkarakter, terampil,” tuturnya.
DPD Sambut Positif Program Sekolah Rakyat
Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyatakan dukungan penuh terhadap program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah. Mereka berharap bisa dilibatkan langsung dalam proses penyelenggaraan agar pelaksanaannya lebih merata di seluruh daerah.
Anggota Komite III DPD, Aji Mirni Mawarni, menegaskan pentingnya keterlibatan wakil daerah dalam pengembangan Sekolah Rakyat. Ia menilai program ini sangat dibutuhkan, terutama di wilayah yang akses pendidikannya masih tertinggal.
“Kami mohon, kalau memang ada Sekolah Rakyat yang akan beroperasi maupun yang sudah beroperasi, mohon kami bisa dilibatkan supaya kami bisa membantu juga program pemerintah ini. Karena memang masih banyak daerah yang belum, pendidikannya masih jauh Pak, terutama di Kalimantan Timur,” ujar Mawarni.
Dukungan serupa disampaikan anggota Komite III asal Riau, Sewitri. Ia mengungkapkan, kepala daerah di provinsinya siap mendukung penuh realisasi program tersebut.
“Jadi kita di Riau itu ada 12 kabupaten/kota. Dan sekarang itu baru satu yang ada sekolah rakyatnya. Tetapi kepala-kepala daerah yang ada di Provinsi Riau siap untuk mensukseskan program Bapak Presiden. Dan untuk lahan ataupun gedung mereka sudah siap. Jadi tinggal tindak lanjut kita dari Kemensos dan pemerintah pusat,” kata Sewitri.
