NewsRepublik.com, Internasional – Sejumlah menteri senior dan anggota parlemen dari Partai Likud yang dipimpin Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mendesak agar Tepi Barat segera dianeksasi sebelum masa sidang musim panas Knesset berakhir pada 27 Juli 2025. Mereka menilai, Netanyahu harus memanfaatkan “pencapaian historis” dari konflik militer melawan Iran.
Dalam surat yang ditandatangani oleh 15 menteri Partai Likud dan Ketua Knesset Amir Ohana, seperti dilansir The Times of Israel, mereka menyatakan: “Setelah pencapaian historis Negara Israel dalam menghadapi poros kejahatan Iran dan para simpatisannya, tugas ini harus diselesaikan. Ancaman eksistensial dari dalam harus dieliminasi guna mencegah terjadinya tragedi serupa di jantung negeri ini.”
Para politisi tersebut juga menyoroti bahwa saat ini merupakan momen strategis. “Kemitraan strategis, dukungan, dan sokongan dari Amerika Serikat (AS) dan Presiden Donald Trump menjadikan ini waktu yang tepat untuk bergerak maju dan menjamin keamanan Israel dalam jangka panjang,” demikian isi pernyataan mereka.
Tepi Barat direbut Israel dari Yordania pada 1967 dalam Perang Enam Hari, namun hingga kini belum pernah secara resmi dianeksasi. Pada 2020, Israel sempat merencanakan langkah tersebut sebagai bagian dari inisiatif perdamaian yang diusulkan Presiden Trump kala itu. Namun, rencana itu dibatalkan sebagai imbal balik normalisasi hubungan diplomatik dengan Uni Emirat Arab dan Bahrain.
Surat desakan tersebut mendapat sambutan positif dari Ketua Partai Religious Zionism, Bezalel Smotrich, yang dikenal berhaluan sayap kanan ekstrem. Saat ini ia menjabat sebagai Menteri Keuangan sekaligus Menteri dalam Kementerian Pertahanan yang membidangi urusan administratif wilayah Tepi Barat.
Smotrich menegaskan bahwa dirinya siap menerapkan kedaulatan Israel atas wilayah itu segera setelah perintah diberikan oleh perdana menteri.
Abraham Accords Berpotensi Meluas
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5233680/original/088089000_1748321406-20250527-Israel_Usir_Warga-AFP_5.jpg)
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dijadwalkan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Gedung Putih pada Senin (7/7). Pertemuan tersebut diperkirakan akan membahas dua isu utama: konflik 12 hari antara Israel dan Iran, serta upaya mediasi Trump untuk mendorong gencatan senjata di Gaza.
Selama masa kepemimpinannya yang pertama, Trump dikenal membuat keputusan kontroversial dengan mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan. Langkah tersebut disambut hangat oleh kalangan legislator sayap kanan Israel.
Dalam beberapa hari pasca gencatan senjata dengan Iran yang diberlakukan pekan lalu, baik Netanyahu maupun Trump memberi sinyal akan adanya kesepakatan regional yang lebih luas. Rencana itu mencakup penyelesaian konflik di Gaza dan normalisasi hubungan dengan sejumlah negara baru, termasuk kemungkinan Suriah, Lebanon, hingga Arab Saudi.
Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, menyampaikan bahwa dalam waktu dekat akan ada pengumuman penting mengenai negara-negara yang berpotensi bergabung dalam Abraham Accords—kesepakatan normalisasi diplomatik antara Israel dan beberapa negara Arab yang dimediasi Amerika Serikat.
Di sisi lain, Netanyahu menilai bahwa perang melawan Iran justru membuka peluang besar untuk memperluas perjanjian damai tersebut.
Sebelumnya, Israel dan Arab Saudi disebut-sebut hampir mencapai kesepakatan normalisasi sebelum serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 memicu perang berkepanjangan di Gaza, yang kini telah memasuki bulan ke-21. Salah satu ganjalan utama dalam proses ini adalah tuntutan Arab Saudi agar Israel memberikan pengakuan terhadap negara Palestina.
Yariv Levin Desak Aneksasi Tepi Barat Jadi Prioritas Nasional
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5233681/original/074444400_1748321407-20250527-Israel_Usir_Warga-AFP_6.jpg)
Menteri Kehakiman Israel, Yariv Levin, kembali menyerukan langkah aneksasi Tepi Barat dalam pertemuannya dengan pemimpin kelompok pemukim, Yossi Dagan, yang menjabat sebagai Kepala Dewan Regional Samaria, pada Rabu (2/7).
“Saya meyakini bahwa masa ini, terlepas dari berbagai persoalan yang tengah dihadapi, merupakan peluang historis yang tidak boleh dilewatkan,” ujar Levin. “Waktunya telah tiba untuk menerapkan kedaulatan. Sikap saya dalam hal ini sangat tegas dan jelas.”
Levin menegaskan bahwa isu aneksasi harus masuk dalam prioritas utama agenda nasional.
“Saya yakin langkah ini realistis dan memungkinkan,” imbuhnya. “Yang terpenting, ini merupakan upaya untuk mewujudkan hak kita atas tanah ini. Selain itu, akan berkontribusi pada keamanan nasional dan memberikan keadilan bagi para pemukim, serta memastikan mereka menjadi warga negara yang setara dalam segala aspek, di wilayah yang sepenuhnya menjadi bagian dari kedaulatan Israel.”
Dukungan terhadap aneksasi juga digaungkan oleh sejumlah menteri kabinet dan anggota parlemen dari koalisi pemerintahan. Mereka menyuarakan hal serupa dalam konferensi sayap pemuda dari gerakan ultranasionalis Sovereignty Movement, Noar Ribonut, yang digelar bulan lalu di Sderot.
