NewsRepublik.com, Berita – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengapresiasi laporan resmi Badan Pusat Statistik (BPS) terkait turunnya angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem per Maret 2025.
Ia menyebut capaian tersebut sebagai bukti konkret bahwa strategi besar Presiden Prabowo Subianto mulai membuahkan hasil nyata.
“Hari ini kita mulai merasakan buah dari strategi besar Presiden Prabowo. Langkah-langkah konkret dalam penanganan kemiskinan kini terlihat hasilnya, dan itu ditunjukkan secara data oleh BPS,” ujar Gus Ipul dalam konferensi pers di Gedung Aneka Bhakti, Jakarta, Jumat (25/7/2025).
Gus Ipul menjelaskan sejumlah langkah sistematis yang dijalankan Kementerian Sosial sebagai pelaksana utama program bantuan sosial (Bansos), termasuk perbaikan data melalui DTSEN. Lewat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), verifikasi langsung dilakukan di lapangan guna memastikan ketepatan data penerima manfaat.
Ia juga mengungkap proses penyisiran dan pengalihan sasaran, termasuk pengalihan penerima Bansos seperti PKH, Sembako, dan PBI dari kelompok masyarakat kelas menengah (desil 6–10) ke kelompok miskin (desil 1–2). Rinciannya:
-
Sebanyak 1,9 juta KPM PKH dan Sembako dialihkan dari desil atas ke desil bawah.
-
Sebanyak 8,2 juta penerima PBI dengan NIK tidak aktif dialihkan ke kelompok miskin riil.
-
Triwulan I: Lebih dari 15 juta penerima dari desil 1–4 menerima Bansos.
-
Triwulan II: Jumlah meningkat menjadi 16 juta KPM (naik 9,8%).
-
Penerima ganda (PKH dan Sembako) meningkat dari 6 juta menjadi lebih dari 8 juta (naik 31,8%).
Kolaborasi dan Pemanfaatan Teknologi Perkuat Penanganan Kemiskinan
Kementerian Sosial memperkuat sinergi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sesuai Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang percepatan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Sistem usul-sanggah diperkuat guna mendorong partisipasi masyarakat dalam pemutakhiran data.
“Bantuan sosial bukan sekadar angka di rekening, melainkan penyambung hidup masyarakat. Oleh sebab itu, harus benar-benar tepat sasaran,” tegas Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul).
Berbagai langkah tegas diambil untuk menjaga integritas distribusi bantuan sosial, antara lain:
-
Kerja sama dengan PPATK untuk memeriksa apakah penerima terindikasi terlibat pendanaan terorisme atau peredaran narkoba.
-
Koordinasi dengan Bank Indonesia dalam evaluasi rekening penerima Bansos yang tidak aktif atau memiliki saldo mencurigakan.
-
Evaluasi berkelanjutan terhadap penerima tetap seperti lansia dan penyandang disabilitas, termasuk kemungkinan penghentian bantuan bagi mereka yang telah mandiri secara ekonomi.
“Tidak ada pengurangan bantuan sosial. Yang ada adalah pengalihan dari penerima yang tidak berhak kepada mereka yang benar-benar membutuhkan,” pungkas Gus Ipul.
Bansos Berperan Sebagai Jaring Pengaman Sosial
Sebagai wujud komitmen pemerintah, Presiden Prabowo telah memperluas jangkauan dan nilai bantuan sosial.
Penebalan Bansos periode Juni–Juli mencakup 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan nominal Rp400 ribu per KPM. Selain itu, pemerintah menyalurkan tambahan bantuan beras bagi keluarga rentan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengingatkan bahwa penurunan angka kemiskinan ekstrem bukanlah titik akhir, melainkan awal dari upaya besar dalam membangun kemandirian masyarakat.
“Bansos adalah jaring pengaman, namun pemberdayaan merupakan jalan keluar. Kita harus bergerak bersama antara pemerintah pusat, daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil,” ujarnya.
Kemensos menegaskan komitmennya untuk:
-
Konsisten menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama.
-
Memperkuat kolaborasi lintas sektor.
-
Melakukan evaluasi dan penyesuaian penerima manfaat secara rutin.
Gus Ipul menambahkan bahwa seluruh langkah ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk media, untuk mengawal pelaksanaan kebijakan tersebut.
“Kami mohon doa restu dari rekan-rekan media dan masyarakat. Ini bukan kerja satu kementerian, melainkan kerja bersama bangsa untuk memastikan tidak ada yang tertinggal,” tutupnya.
