NewsRepublik.com, Politik – Indonesian Social Survey (ISS) merilis hasil jajak pendapat terbaru yang memperlihatkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencapai 78 persen.
“Secara umum, masyarakat merasa cukup bahagia, sehat, aman, dan memiliki kepercayaan tinggi terhadap sesama dan lembaga negara. Namun, aspek ekonomi rumah tangga masih menjadi tantangan terbesar,” ujar Direktur Eksekutif ISS Whinda Yustisia dalam diskusi publik bertajuk “80 Tahun Kemerdekaan Indonesia: Bagaimana Kualitas Hidup Manusia Indonesia Saat Ini?” yang digelar di Jakarta, Kamis (21/8), dikutip dari Antara.
ISS menekankan, hasil survei nasional kali ini menggambarkan kualitas hidup masyarakat Indonesia yang kian optimistis. Tingkat kebahagiaan dan rasa aman masyarakat terpantau tinggi, meskipun sektor ekonomi rumah tangga masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Whinda menjelaskan, indeks kualitas hidup nasional berada di angka 65 dari 100, yang dikategorikan “cukup baik”.
Survei dilaksanakan pada Juli 2025 terhadap 2.200 responden di 38 provinsi. Ada tujuh aspek utama yang diukur, yakni kesejahteraan psikologis (67,3), kesehatan (70,1), keamanan (72,3), kepercayaan sosial dan institusi (70,2), partisipasi politik (69,7), kesejahteraan ekonomi (42,6), serta kualitas lingkungan (62,9).
Meski skor kesejahteraan ekonomi menjadi yang terendah, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah tetap tinggi, yakni 78 persen.
Menurut ISS, faktor non-ekonomi seperti rasa aman, legitimasi politik, dan kualitas layanan dasar lebih berpengaruh terhadap tingkat kepuasan publik dibanding kondisi ekonomi. Dari total 39 indikator yang diukur, hanya delapan yang terbukti signifikan dalam menjelaskan kepuasan publik, termasuk kepuasan hidup, fasilitas pendidikan, rasa aman, serta tingkat kepercayaan terhadap presiden, wakil presiden, menteri, TNI, dan jalannya demokrasi.
“Kepercayaan terhadap Presiden bahkan mencapai angka tertinggi sejak era reformasi, yaitu 90,9 persen,” jelas Whinda.
Salah satu program pemerintah yang paling diapresiasi masyarakat adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebanyak 67 persen responden mengaku langsung teringat pada program tersebut, 89 persen mengenalnya, dan 82 persen menilai program itu bermanfaat.
Meski demikian, sebagian masyarakat masih menilai manfaat MBG belum sepenuhnya membantu meringankan beban ekonomi rumah tangga.
MBG Dinilai Kurangi Beban Belanja Harian Keluarga
Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Fithra Faisal, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu intervensi utama pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama dari sisi pengeluaran rumah tangga.
“Meski tidak menambah pendapatan langsung seperti bantuan tunai, MBG membantu mengurangi beban belanja harian. Misalnya, dua anak sekolah bisa menghemat pengeluaran hingga Rp600.000 per bulan,” kata Fithra dalam diskusi publik di Jakarta.
Hingga Agustus 2025, program MBG tercatat telah menjangkau antara 12 hingga 20 juta penerima manfaat serta menyerap kurang lebih 290 ribu tenaga kerja. Pemerintah pun mengalokasikan anggaran sebesar Rp757,8 triliun untuk sektor pendidikan, termasuk renovasi 800 madrasah, 11.686 sekolah, serta peningkatan kualitas tenaga pendidik.
Fithra juga menekankan bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) merupakan pilar penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
“Pertumbuhan industri akan sia-sia jika masyarakat tidak memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan masa depan. Maka dari itu, pembangunan harus menyiapkan manusia Indonesia agar siap menghadapi era society 5.0,” ujarnya.
