NewsRepublik.com, Berita -Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, melakukan inspeksi mendadak terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) pada Kamis (25/9). Langkah ini diambil setelah puluhan siswa di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, dilaporkan mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan dari program tersebut.
Kasus itu diketahui berasal dari dua dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yakni SPPG Cipari dan SPPG Neglasari, yang menjadi penyedia makanan untuk sekolah-sekolah penerima.
Cucun menekankan pentingnya pengawasan ketat agar program prioritas Presiden yang bertujuan meningkatkan gizi anak bangsa tidak dicederai kelalaian teknis di lapangan.
“Kita tidak ingin program yang baik dan visioner ini rusak hanya karena lemahnya pelaksanaan atau pengawasan di lapangan,” ujarnya saat meninjau dapur MBG dan Posko Kesehatan Kecamatan Cipongkor, lokasi penanganan para korban keracunan.
Pencegahan Keracunan
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan pihaknya ingin memastikan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun Badan Gizi Nasional (BGN) benar-benar dijalankan di seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). SOP tersebut mencakup tahapan penerimaan bahan pangan, proses pengolahan, hingga distribusi yang wajib memenuhi standar keamanan pangan.
Untuk mencegah kasus serupa terulang, Cucun menyebut setiap dapur SPPG perlu dilengkapi alat uji pangan. Selain itu, harus dilakukan tes organoleptik—melihat, mencium, hingga mencicipi—baik di dapur maupun di sekolah sebelum makanan dibagikan kepada siswa.
Ia juga mendorong agar program makan bergizi gratis (MBG) diperkuat dengan dasar hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres). Dengan begitu, BGN tidak berjalan sendiri, melainkan bersinergi dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, BPOM, serta lembaga terkait lain sesuai kewenangan masing-masing.
“Pemulihan KLB ini jangan dibebankan ke daerah. BGN perlu berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar penanganan menjadi tanggung jawab nasional,” tegasnya.
Bentuk Forum Komunikasi
DPR menilai perlu adanya forum komunikasi rutin yang melibatkan sekolah, komite sekolah, serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai wadah pengawasan bersama. Kehadiran forum tersebut diharapkan dapat memperkuat tanggung jawab kolektif dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).
Wakil Ketua Umum PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal, juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat, tenaga kesehatan, pihak sekolah, dan seluruh elemen yang cepat bergerak memberikan tanggap darurat terhadap kasus keracunan yang terjadi.
“Solidaritas inilah yang menjadi kekuatan bangsa kita,” pungkasnya.
