NewsRepublik.com, Ekonomi – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Aminuddin Ma’ruf menyoroti ketimpangan dalam belanja pengadaan barang dan jasa oleh BUMN. Menurutnya, dari total anggaran belanja yang mencapai lebih dari Rp1.000 triliun, baru sekitar Rp60 triliun yang mengalir ke pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Angka ini masih terlalu kecil. BUMN tidak boleh lagi hanya menjadi pembeli besar dari korporasi besar. Sudah saatnya UMKM menjadi mitra strategis,” kata Aminuddin dalam gelaran Pasar Digital UMKM Indonesia (PaDi UMKM) Hybrid Expo & Conference di Surabaya, Sabtu (2/8/2025).
Pernyataan tersebut menggarisbawahi perubahan arah kebijakan pemerintah, yang kini menjadikan ekosistem digital UMKM sebagai bagian utama dalam rantai pasok nasional, bukan sekadar pelengkap perekonomian rakyat.
Aminuddin menekankan bahwa digitalisasi UMKM kini menjadi kebutuhan mutlak agar pelaku usaha dapat bertahan dan berkembang di tengah tantangan ekonomi, khususnya saat sektor formal menunjukkan tren pelemahan.
Ia juga menyinggung penurunan serapan tenaga kerja formal dalam lima tahun terakhir, dengan 6.000 hingga 6.500 pekerja kehilangan akses terhadap pekerjaan tetap.
“UMKM terbukti lebih cepat dan fleksibel dalam menyerap tenaga kerja informal, terutama di masa pasca pandemi,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Staf Ahli Kementerian BUMN, Loto Srinaita Ginting. Ia menyebutkan bahwa expo tersebut menjadi langkah konkret membuka akses pasar bagi UMKM.
“Banyak UMKM punya produk berkualitas, tapi tidak bisa masuk ke pusat perbelanjaan. Melalui acara ini, kami pertemukan mereka dengan pembeli, BUMN, dan investor. Surabaya dipilih karena ekosistem UMKM di Jawa Timur berkembang sangat pesat,” tandasnya.
PaDi UMKM Jadi Ajang Kemitraan Strategis UMKM-BUMN
Tak hanya menjadi ajang transaksi, gelaran Pasar Digital UMKM Indonesia (PaDi UMKM) di Surabaya juga membuka ruang kemitraan yang lebih luas antara UMKM, BUMN, dan pihak swasta. Selain pameran produk, acara ini turut menghadirkan forum edukasi digitalisasi usaha, sesi business matching, hingga penguatan jaringan kemitraan lintas sektor.
Pemerintah sendiri telah menyiapkan sejumlah program lanjutan sebagai bagian dari roadmap penguatan UMKM nasional. Salah satunya adalah “Jelajah Kuliner UMKM” yang dijadwalkan digelar di Medan pada September mendatang.
PaDi UMKM kali ini tak sekadar menjadi ruang transaksi, tetapi merepresentasikan arah baru pembangunan ekonomi nasional: dari yang terpusat ke tersebar, dari model konvensional ke digital, serta dari dominasi elite menuju partisipasi rakyat.
Pameran resmi dibuka pada Jumat, 1 Agustus 2025, di Pakuwon Mall Surabaya, dan akan berlangsung hingga 3 Agustus mendatang. Lebih dari 500 pelaku UMKM dari berbagai daerah turut ambil bagian dalam kegiatan ini.
Kementerian BUMN Turun Tangan Latih UMKM Naik Kelas
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus mempertegas komitmennya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui peningkatan kapasitas pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Upaya ini juga sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan ekonomi mandiri dan berkelanjutan.
Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa pelatihan dan pendampingan menjadi strategi kunci dalam memperkuat fondasi bisnis UMKM sekaligus meningkatkan daya saing di tengah pasar yang semakin kompetitif.
Lewat platform digital Naksir UMKM, Kementerian BUMN berhasil menghimpun data komprehensif mengenai karakteristik, potensi, hingga tantangan yang dihadapi pelaku UMKM di berbagai daerah. Berdasarkan hasil assessment, UMKM kemudian dikelompokkan ke dalam empat level kematangan bisnis, mulai dari Kelas 1 hingga Kelas 4. Pendekatan berbasis level ini dijadikan dasar dalam merancang program pelatihan yang lebih tepat sasaran.
“Transformasi UMKM harus berkelanjutan. Dari ribuan UMKM yang telah kami dampingi, terlihat bahwa pendekatan berbasis level sangat efektif,” ungkap Kepala Biro Humas dan Fasilitasi Dukungan Strategis Kementerian BUMN, Rachman Ferry, dikutip Selasa (20/5/2025).
Roadmap Pendampingan UMKM
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus mengakselerasi transformasi UMKM melalui roadmap pendampingan berjenjang. Saat ini, fokus diarahkan pada pelaku usaha di Kelas 2 menuju Kelas 3, dengan materi pelatihan yang disesuaikan terhadap tantangan skalabilitas dan ekspansi pasar.
Langkah ini juga selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam membangun kemandirian ekonomi dari akar rumput.
Pelatihan terbaru digelar di Gedung Wisti Sabha, Bali, diikuti oleh 137 pelaku usaha binaan Rumah BUMN serta 21 fasilitator dan perwakilan UMKM mitra BUMN. Kurikulum pelatihan mencakup berbagai aspek krusial, salah satunya Sertifikasi Halal yang diberikan langsung oleh Lembaga Pemeriksa Halal PT Surveyor Indonesia.
“Target kami bukan sekadar naik kelas, tapi memastikan UMKM tumbuh secara berkelanjutan, bahkan mampu menembus pasar internasional,” tegas Kepala Biro Humas dan Fasilitasi Dukungan Strategis Kementerian BUMN, Rachman Ferry.
Dengan sinergi berbagai pemangku kepentingan, Kementerian BUMN optimistis program ini dapat mempercepat terwujudnya UMKM tangguh sebagai motor utama ekonomi nasional, sekaligus mendukung agenda prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.
