NewsRepublik.com, Ekonomi – PT Pos Indonesia (Persero) melaporkan realisasi penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2025 telah mencapai 98 persen. Capaian tersebut diraih berkat penerapan strategi jemput bola yang langsung menyasar para penerima, termasuk masyarakat di wilayah terdepan, tertinggal, dan terpencil (3T).
Ketua Satgas Penyaluran BSU PT Pos Indonesia, Andi Rosa, menegaskan bahwa perusahaan berpegang pada prinsip tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah dalam mendistribusikan bantuan.
“Pos Indonesia hadir di 514 kabupaten/kota, termasuk wilayah 3T, untuk menjaga kepercayaan dan menyalurkan harapan kepada jutaan penerima,” kata Andi Rosa, Sabtu (16/8/2025).
Pos Indonesia Perpanjang Jam Layanan hingga Malam
Untuk memperluas jangkauan penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025, Pos Indonesia memperpanjang jam operasional layanan menjadi pukul 07.00 hingga 21.00 WIB. Seluruh Kantorpos di Indonesia juga tetap beroperasi pada Sabtu dan Minggu.
“Kami paham banyak pekerja yang tidak sempat datang di hari kerja. Karena itu, kami buka layanan di akhir pekan, agar mereka tetap bisa mencairkan dana BSU,” ujar Ketua Satgas Penyaluran BSU PT Pos Indonesia, Andi Rosa.
Selain memperpanjang layanan, Pos Indonesia juga menjalankan strategi jemput bola, terutama bagi pekerja di wilayah sulit dijangkau. Tim lapangan mendatangi langsung lokasi perusahaan maupun rumah penerima yang berhalangan hadir akibat sakit atau keterbatasan fisik.
“Kami aktif menghubungi HRD perusahaan, menjadwalkan penyaluran secara komunitas, dan datang langsung ke lokasi-lokasi perusahaan. Di daerah 3T, di mana jarak ke Kantorpos sangat jauh, kami langsung mendatangi penerima di lokasi,” ucap Andi Rosa.
Pospay Permudah Pencairan BSU, Penyaluran Dipantau Real Time
Dalam rangka mewujudkan transformasi digital, Pos Indonesia mengoptimalkan aplikasi Pospay sebagai sarana bagi penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU). Melalui aplikasi tersebut, penerima dapat mendaftar secara mandiri dan memperoleh Cek Pos Digital untuk kemudian ditukarkan di Kantorpos atau melalui layanan jemput bola.
“Kami gunakan verifikasi berbasis foto penerima, KTP, dan pendamping dari BPJSTK. Ini memastikan bahwa dana disalurkan ke orang yang tepat dan sesuai data,” ujar Ketua Satgas Penyaluran BSU PT Pos Indonesia, Andi Rosa.
Selain itu, proses penyaluran BSU 2025 juga dipantau secara real time melalui dashboard yang dapat diakses Kementerian Ketenagakerjaan. Sistem berbasis sertifikasi ini sekaligus menjaga keamanan data serta menjadi bahan evaluasi bagi pemberi kerja.
“Keamanan data menjadi prioritas kami. Sistem ini memudahkan monitoring dan memastikan transparansi,” tegas Andi Rosa.
Kolaborasi Lintas Lembaga dan Harapan ke Depan
Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 dilaksanakan melalui koordinasi erat antara Satgas Pos Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan, dan BPJS Ketenagakerjaan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pos Indonesia juga menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah guna memastikan ketepatan data sekaligus efektivitas penyaluran.
“Kami berharap ke depan, dengan inovasi dan jaringan yang luas, Pos Indonesia bisa terus dipercaya untuk menyalurkan berbagai program bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah secara tepat waktu, efisien, dan transparan,” ujar Ketua Satgas Penyaluran BSU PT Pos Indonesia, Andi Rosa.
BSU 2025 sendiri merupakan bantuan yang ditujukan bagi pekerja atau buruh berpenghasilan di bawah Rp3,5 juta per bulan. Program ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan inflasi serta perlambatan ekonomi global.
Pada kuartal II 2025, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp10,72 triliun untuk program BSU. Dana tersebut ditujukan bagi 17,3 juta pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta dan 565 ribu guru honorer.
BSU Jadi Instrumen Perkuat Daya Beli Pekerja
Bantuan Subsidi Upah (BSU) merupakan salah satu langkah pemerintah dalam menjaga daya beli dan ketahanan ekonomi pekerja. Program ini disebut akan terus dievaluasi, baik dari sisi teknis pelaksanaan maupun dampak sosialnya.
Kementerian Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan bersama mitra penyalur BSU, Pos Indonesia (PosIND), mengimbau pekerja di seluruh Indonesia untuk memeriksa status penerima bantuan. Pemerintah telah menyiapkan laman resmi yang dapat diakses publik melalui bsu.kemnaker.go.id.
Pihak PosIND juga menyarankan pekerja memanfaatkan aplikasi Pospay untuk mengecek status penerima BSU. Adapun mekanisme pencairan dilakukan melalui bank-bank Himbara serta Kantorpos, khususnya bagi pekerja yang belum memiliki rekening Himbara.
